Banda Aceh (AD)- Kisruh dan kritikan dari beberapa kalangan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pj Wali Kota yang ingin melakukan proses mutasi pejabat eselon dua di lingkungan Pemko Banda Aceh, mendapat kritikan keras dari Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Ramza Harli.
“Kritikan yang disampaikan pada Minggu lalu tidak direspon, malah Pj Wali Kota Almuniza Kamal sudah terlalu jauh mengobok-obok tatanan pemerintahan Kota Banda Aceh yang telah ditata kembali dengan baik oleh Ade Surya,” kata Ramza, Sabtu, 4 Januari 2024.
Ia meminta Almuniza mendengar berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan agar pemerintah Kota Banda Aceh tetap baik-baik saja, sambil menunggu pelantikan Wali Kota baru.
Sebagai Ketua Banleg, dirinya mendesak Almuniza Kamal untuk segera menghentikan proses mutasi pejabat eselon dua di lingkungan Pemko Banda Aceh.
Menurutnya, selaku Pj Wali Kota hanya menjabat sementara sambil menunggu pelantikan wali kota terpilih hasil Pilkada. Almuniza tidak punya kepentingan apapun untuk merombak parra kepala OPD.
“Apa urgensinya bagi pj wali kota untuk melakukan uji kompetensi JPT pratama terhadap 18 Kadis,” tanya Ramza.
Ia merasa heran, kenapa dia lakukan ini. Apa kepentingannya bagi kelancaran pemerintahan yang sedang dijalankannya yang hanya dua bulan lagi bila jadwal pelantikan wali kota baru dilaksanakan pada bulan maret ini.
Almuniza harus mendengar berbagai kritikan dari warga kota dan akademisi yang heboh terhadap bocornya surat permohonan dari pj wali kota kepada kepala BKN untuk melakukan
uji kompetensi JPT pratama terhadap 18 kepala OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh.
Ia berharap, jangan sampai Almuniza justru membuat tatanan pemerintahan Kota Banda Aceh yang sudah mulai ada perubahan sejak dijabat oleh pj wali kota sebelumnya, sekarang justru akan rusak semuanya.
Apabila proses mutasi ini tetap dilaksanakan, kata Ramza, pasti ada maksud yang kurang baik dari Almuniza terhadap jalannya pemerintahan yang akan dipimpin oleh Illiza-Afdhal kedepan.
“Kalau benar ini tujuannya, berarti Almuniza sangat tidak beretika dan akan merusak reputasinya sebagai salah satu Kadis di tingkat Provinsi,” ujarnya.
Untuk apa Almuniza mengutak-atik susunan para kepala OPD. Seharusnya serahkan saja wewenang tersebut kepada wali kota terpilih, karena mereka nantinya yang akan menjalankan pemerintahan ini selama lima tahun kedepan untuk membangun kembali Kota Banda Aceh.
Ramza mensinyalir ada upaya untuk mempertahankan 18 kepala OPD. Modus yang dilakukan agar para kadis yang nantinya setelah dimutasi, otomatis status mereka semua sudah menjadi pejabat baru pada saat Illiza-Afdhal dilantik. Dengan demikian, sesuai aturan para kadis tersebut tidak bisa diganti lagi oleh Illiza-Afdhal sebelum menjabat dua tahun lamanya.
“Kalau benar tujuannya seperti ini, sikap Almuniza sangat berbahaya. Ini pasti ada upaya untuk merusak tatanan pemerintahan yang akan dijalankan oleh Illiza-Afdhal nantinya. Saya heran kenapa dia tidak mau berkoordinasi sedikitpun dengan wali kota terpilih dalam urusan ini,” imbuhnya.
“Bagaimana pemerintahan Illiza-Afdhal bisa berjalan dengan baik bila kadisnya bukanlah orang yang sejalan dengan wali kotanya,” ungkap Ramza lagi.
Ia menyarankan, sebaiknya Almuniza fokus saja terhadap program pemerintah yang mendesak dalam mengatasi stunting dan mendukung program makan bergizi gratis yang akan dijalankan dalam bulan Januari ini.
Dirinya belum pernah melihat Almuniza peduli terhadap program makan bergizi gratis. Banyak sekali program yang mendesak terutama menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak, tapi dirinya heran, kenapa dia lebih fokus masuk ke ranah politik.
Ia tidak akan berhenti bersuara, bila Almuniza tidak merespon terhadap proses mutasi JPT ini.
“saya akan meminta pimpinan DPRK dan teman-teman fraksi lainnya untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket,” tutup Ketua DPC Gerindra Kota Banda Aceh ini. (*)
