Sigli (AD)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie menyampaikan sejumlah persoalan pascabencana kepada Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Dr. Safrizal ZA dalam sebuah pertemuan di, Kota Sigli, Jum’at, 5 Juni 2026 sore.
Pertemuan tersebut dihadiri Kadis Pertanian dan Pangan Hasballah, S.P., M.M., Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muntahar, Asisten I Nazar Putra, Asisten II Apriadi, serta Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro, Wahyu.
Hasballah melaporkan, terdapat 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara yang masuk kategori rusak berat. Lahan strategis di belakang Kantor Camat Mutiara itu berpotensi beralih fungsi bila tidak segera ditangani.
Pemkab Pidie telah menyiapkan dana transisi Rp500 juta, namun hanya cukup untuk merehabilitasi sekitar lima hektare.
“Tebal tanah yang menimbun sawah mencapai satu meter, sehingga biaya rehabilitasi per hektare mencapai Rp98 juta,” jelas Hasballah.
Ia menegaskan pemilik lahan masih berharap sawah tersebut kembali produktif. Sebelum bencana, lahan itu termasuk kategori IP3.
Hasballah berharap, Pemerintah Pusat segera turun tangan menangani kerusakan tersebut.
Selain itu, 120 hektare sawah rusak sedang telah dibuat Studi Investigasi Desain (SID) oleh Universitas Malikussaleh, sementara 287 hektare sawah rusak ringan sudah dibersihkan dan bahkan berhasil panen dua kali sejak pemulihan.
Kadis PUPR Pidie Muntahar menambahkan, Pemkab memiliki 10 unit alat berat, terdiri dari empat becho, satu glader, satu doser, serta truk dan trado. Alat tersebut siap mendukung kegiatan rehabilitasi pascabencana.
Menanggapi laporan itu, Dr. Safrizal menghitung kebutuhan pemulihan lahan rusak berat mencapai Rp5 miliar dengan waktu pengerjaan sekitar dua bulan.
