ACEH BARAT (AD) — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat akan memanggil manajemen PT Prima Agro Aceh Lestari (PAAL) terkait laporan masyarakat yang merasa resah karena perusahaan tersebut diduga melanggar Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.
Masyarakat mengkhawatirkan masalah terkait pinjaman yang diberikan perusahaan setiap bulannya, yang diambil dari penghasilan kebun plasma kelapa sawit. Kondisi ini mendorong tokoh masyarakat dari beberapa desa seperti Gampong Ie Itam Tunong, Ie Itam Baroh di Kecamatan Woyla, dan Blang Cot Rubek di Kecamatan Woyla Barat untuk mengadukan masalah tersebut ke DPRK Aceh Barat agar mendapat solusi yang jelas.
“Warga datang ke DPRK untuk menyampaikan aspirasi terkait kebun plasma yang dijanjikan sejak 2008 hingga saat ini belum terealisasi. Setelah mendengar keluhan mereka, kami akan memanggil pihak direksi perusahaan dalam waktu dekat,” ujar Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Azwir, pada Kamis (07/11/2024).
Azwir menambahkan, sejumlah tokoh masyarakat di sekitar PT PAAL telah mendatangi DPRK guna mengadukan dugaan pelanggaran kesepakatan oleh perusahaan tersebut.
“Untuk memperjelas masalah ini, kami akan memanggil pihak PT PAAL dan dinas terkait dalam waktu dekat, agar kita dapat mengetahui kondisi sebenarnya dan mencari solusi terbaik,” ungkap Azwir.
Pada Rabu (06/10/2024), sejumlah tokoh masyarakat dan perangkat desa dari Gampong Ie Itam Tunong, Ie Itam Baroh di Kecamatan Woyla, dan Blang Cot Rubek di Kecamatan Woyla Barat mendatangi Gedung DPRK untuk melaporkan permasalahan yang dihadapi, berharap adanya kejelasan dari pihak perusahaan.
Masyarakat berharap agar masalah hasil kebun plasma ini dapat segera diselesaikan oleh DPRK sebagai wakil rakyat, sehingga permasalahan tersebut tidak terus berlarut-larut. (Rul)
