Fadlon menegaskan bahwa setiap laporan harus diproses melalui mekanisme yang berlaku.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif dari seluruh pihak terkait.
Namun demikian, ia mengingatkan agar situasi internal yang sedang berkembang tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kami berharap kondisi ini tidak berdampak pada pelayanan kesehatan. Masyarakat tetap harus mendapatkan pelayanan yang maksimal dari seluruh tenaga kesehatan,” kata Fadlon.
Menurutnya, DPRK berkepentingan memastikan pelayanan publik tetap berjalan baik sekaligus menjamin setiap laporan masyarakat maupun aparatur pemerintah diproses secara objektif dan transparan.
Pemkab Tunggu Rekomendasi Resmi
SENADA dengan DPRK, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Syaibun, menyatakan pemerintah daerah telah menerima laporan yang disampaikan tenaga kesehatan.
Menurutnya, pemerintah daerah akan menunggu rekomendasi resmi dari DPRK sebelum mengambil langkah lanjutan.
Syuibun menegaskan bahwa seluruh proses harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku, termasuk apabila nantinya diperlukan pemeriksaan etik terhadap pihak yang dilaporkan.
“Aspirasi sudah kami terima. Setelah ada rekomendasi dari DPRK, pemerintah daerah akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan pelaksanaan sidang kode etik. Semua ada mekanismenya dan harus melalui proses yang benar,” ujar Syaibun.
Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan mengambil langkah administratif apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran.
Ujian Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
KASUS yang mencuat di Puskesmas Karang Baru sejatinya tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara atasan dan bawahan.
Persoalan ini juga menyangkut tata kelola pelayanan publik, integritas aparatur, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan.
Dalam konteks pelayanan publik, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan perlu ditangani secara profesional dan transparan.
Di sisi lain, setiap pihak yang dilaporkan juga berhak memperoleh kesempatan memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai prinsip keadilan.
Karena itu, langkah DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk memproses laporan melalui mekanisme resmi menjadi penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
KINI bola panas berada di tangan DPRK Aceh Tamiang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Aspirasi para tenaga kesehatan telah disampaikan secara terbuka, sementara berbagai dugaan yang dilontarkan masih menunggu proses verifikasi dan pembuktian.
Masyarakat tentu berharap penyelesaian persoalan ini tidak berhenti pada polemik internal semata.
Yang lebih penting adalah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, tenaga kesehatan bekerja dalam suasana profesional, dan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara adil serta transparan.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan seseorang, melainkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ribuan masyarakat yang bergantung pada keberadaan Puskesmas Karang Baru setiap hari. [].
