Banda Aceh l AP- Ketua Presidium Forum Aneuk Nanggroe Atjeh Peduli Damai Sejahtera (FANAPDS) Tgk. Asnawi Ilyas yang akrab disapa Awi Juli menilai Pemerintahan Gubernur Aceh periode 2012-2017 pasangan Zikir (Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf ) gagal menjalankan Undang – Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan butir -butir MoU Helsinki. Hal ini disampaikan melalui telepon seluler kepada Atjehpres. Selasa, 18 April 2017.
“Pemerintahan Gubernur Aceh selama satu periode ini tepatnya hingga tanggal 25 Juni 2017 mendatang dinilai gagal karena tidak bisa mensejahterakan kombatan, janda dan anak yatim akibat konflik Aceh, padahal sudah jelas didalam butir MoU Helsinki dan UUPA,” ujar Hasnawy yang akrab dipangil Awi Juli.
Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Awi Juli juga mengatakan bahwa, Muzakir Manaf sebagai Ketua Pusat KPA /PA sudah sepantasnya diganti karena beliau (Muzakir Manaf ) tidak memperhatikan KPA.
“Dia hanya memperhatikan orang -orang yang ada di sekeliling beliau, selain itu tidak bisa menjalankan UUPA dengan baik semasa pemerintahannya,” ujar Awi.
Presidium Forum Aneuk Nanggroe Atjeh Peduli Damai Sejahtera (FANAPDS) Awi Juli juga kecewa terhadap Gubernur Aceh Dr Zaini Abdullah yang hingga akhir jabatannya sebagai Gubernur Aceh tidak dapat menyelesaikan Qanun dan lambang bendera Aceh.
“Jika Dr. Zaini Abdullah pernah memerintahkan mengibarkan bendera Aceh, Bendera apa yang kita kibarkan, apa bendera bintang bulan atau bendera Alam Peudeung, kalau menurut saya yang kita kibarkan bendera Alam Peudeung untuk mempersatuan rakyat Aceh human untuk memecah belahkan rakyat,” tegas Awi Juli yang ikut berjuang membela rakyat Aceh .
Mantan GAM ini juga menyinggung lembaga Wali Nanggroe yang menurutnya hanya menghabiskan anggaran yang cukup besar, mulai dari pembangunan kantor yang begitu mewah, anggaran operasional yang begitu besar namun tidak ada kegiatan yang pro kepada rakyat.
“Wali Nanggroe seharusnya sesekali memberikan khutbah Jumat di masjid yang kita cintai itu, yaitu masjid Raya Baiturrahman namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh,” kritik dia.
Dia juga mengajak kepada seluruh rakyat Aceh, paska pemilihan kepala daerah, bupati dan Wakil bupati, Wali Kota dan wakil Wali Kota serta Gubernur dan wakil Gubernur Aceh untuk menghancurkan perbedaan dan bangkitkan persaudaraan untuk membangun Aceh kedepan bersama Gubernur Aceh terpilih.
“Mari sama sama membangun Aceh, ” pinta mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka wilayah Bate Iliek yang pernah di BKO kan ke Wilayah Lingge Aceh Tengah. (Arifin)
