oleh

Terkait Kasus Dugaan Gagal Tender Rumah Dhuafa BEM FH Unimal Akan Bawa Ke Kejari Kota Lhokseumawe

Lhokseumawe, ( AD ) – Pelaksanaan tender paket rumah dhuafa di Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe yang bersumber dari dana APBK Kota Lhokseumawe tahun 2019 tidak terealisasi. Bahkan, tender proyek tersebut telah gagal dilakukan 2 kali, sehingga pihak BEM FH Unimal akan membawa kasus dugaan tersebut ke Kejaksaan Negeri Kota Lhoksewmawe.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum ( BEM FH ) Universitas Malikussaleh ( Unimal ) kepada media ini Kamis ( 10/10 ) menyampaikan, bahwa mereka akan membawa kasus tersebut ke Kejari kota Lhokseumawe., demikian disampaikan Ketua BEM FH Unimal Muhammad Fadli kepada media rilisnya yang diterima melalui layanan pesan singkat Whatsapp (WA).

“Memang benar kami akan membawa kasus tersebut ke Kejari kota Lhokseumawe, karena menurut analisa kami adanya dugaan indikasi korupsi di dalam pelelangan tender 11 rumah dhuafa tersebut,” ujar Muhammad Fadli.

Dikatannya, Alasan yang disampaikan oleh kepala ULP Kota Lhokseumawe terkait gagal nya tender karena adanya administrasi yang tidak lengkap untuk membuktikan bahwa pejabat di daerah kita sangat tidak berkompeten dan tidak berintegritas dalam menjalankan tugas dan amanah nya.

Lanjutnya, Karena Di dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa (PBJ) Pemerintah disebutkan bahwa apabila proses tender gagal dilakukan oleh Pokja di ULP melalui persetujuan penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) bisa melakukan langkah-langkah lain, seperti negoisasi meskipun tidak memenuhi minimal 3 peserta. Inilah solusi yang sangat baik di dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut ketika pelelangan berjalan sangat alot.

“Konstitusi kita juga melalui UUD 1945 di dalam Pasal 34 Ayat (1) menyebutkan ” Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara,” sebutnya.

Seharusnya kata Fadli, kepala ULP kota Lhokseumawe harus menjalankan amanah konstitusional tersebut sebagai perwakilan Negara untuk fakir miskin di Kota Lhokseumawe, khususnya di Kecamatan Muara Satu tempat yang akan menerima rumah bantuan tersebut.

“Disini kami mengindikasikan ada dugaan kong-kalikong yang berujung pada korupsi sehingga ada beberapa kepentingan yang belum terakomodir, patut di duga mungkin fee nya belum cukup, akhirnya rakyat lagi yang menjadi korban,” ucapnya Fadli.

Dikatannya lagi, Kami BEM FH Unimal sangat menyayangkan kejadian tersebut
Selama ini kami juga sangat konsens dalam mengadvokasikan kasus-kasus fakir miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara. Sangat banyak rumah masyarakat fakir miskin yang memang tinggal di tempat yang tidak layak huni.

Katanya lagi Fadli, Apabila Tender tersebut kemarin berhasil, itu sungguh akan membantu masyarakat tersebut, disini kami juga sepakat, Walikota Lhokseumawe harus mengambil sikap tegas untuk mencopot kepala UPL kota Lhokseumawe sebagai bentuk punishmet karena tidak mampu menjalankan tugas dan wewenang nya dengan baik dan benar sehingga mengorbankan rakyat.

“Kami juga akan membawa kasus ini ke ranah litigasi supaya bisa di selidiki oleh Kejari Lhokseumawe agar perilaku-perilaku inkonstitusional seperti ini tidak terjadi lagi di kota Lhokseumawe kedepannya,” bebernya.

Tambahnya Fadli, Pemerintah harus memprioritaskan rakyat dari pada kepentingan – kepentingan lainnya, karena mereka diamanahkan bekerja untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang.

Kami BEM FH Unimal akan slalu membumi Bersama rakyat, kami akan terus mengadvokasikan dan mengawal kasus ini hingga kebenaran nya terungkap. Tutup Fadli. ( 021 ).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..