Banda Aceh | AP – Muda Jauhari selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pemuda Peduli Nusantara (LSM-FPPN) dalam diskusi Interaktif yang digelar di Warung Kopi Vi Ai Pi, Bathoh, Kota Banda Aceh, Selasa (27/09/2016) mengungkpkan, berdasarkan informasi dan amatannya di lapangan, saat ini banyak aparatur Negara / PNS dan Aparatur Desa atau Gampong dan bahkan Kepala Dinas yang terlibat aktif dalam timses kandidat tertentu.Hal tersebut diungkapkan dalam membuka acara bertema “Sinergitas Elemen Sipil dan Penyelenggara Pilkada Dalam Mengawal Pilkada Damai dan Cerdas untuk Menghasilkan Pemimpin yang Berkualitas”, Muda Jauhari mengatakan bahwa Pilkada yang dibangun dalam proses demokrasi sering menimbulkan konflik hingga terjadi tindakan kekerasan di lapangan.
“Ini perlu adanya sanksi yang ekstrim dari penyelengara Pilkada kepada pihak PNS atau Aparat Negara maupun Kepala Dinas yang terlibat langsung memenangkan kandidat tertentu, karena hal tersebut jelas melanggar dalam undang undang” tegasnya.
Muda Jauhari menjelaskan dalam tersebut peran aktif kepolisian yakni Polda Aceh beserta jajarannya dengan melibatkan masyarakat sipil sangat diutamakan dalam pencegahan dan meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan fisik dan intimidasi hingga penghilangan nyawa.
“Tindak kekerasan dan intimidasi antar pendukung calon kepala daerah menjadi pemandangan yang sering terjadi sehingga sistem demokrasi seolah justru melegitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan yang sulit ditolerir antara pihak-pihak berkepentingan di arena demokrasi,” tutur Muda Jauhari.Tidak hanya itu, lanjut Jauhari Berdasarkan informasi dan amatannya di lapangan, saat ini banyak aparatur Negara PNS dan Aparatur Desa atau Gampong dan bahkan Kepala Dinas tertentu yang terlibat aktif dalam timses kandidat tertentu.Dalam hal tersebut, ia berharap adanya sanksi tegas dari penyelenggara Pilkada dalam menyelenggara Pilkada sehingga pelanggaran Pilkada dan konflik bisa diminimalisir.
Pada kesempatan tersebut ia berharap berharap Pilkada serentak di Aceh tahun 2017 nantinya benar-benar dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan rakyat.“Bukan atas kepentingan mafia politik dan sekelompok tertentu sehingga cita-cita kita untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas dapat tercapai, karena apapun yang dilakukan pemimpin yang terpilih pada Pilkada nantinya tentu akan berdampak kepada generasi mendatang baik positif maupun negatif,” ujarnya. (Ndar)
