Banda Aceh (AD)-Soal kemiskinan yang tinggi di Aceh mendapat perhatian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri. Namun perhatiannya bukan mencari siapa yang bermain di balik proyek proyek raksasa di Aceh, tapi membela Ketua DPD Demokrat Aceh yang kini menjadi Gubernur Aceh.
Ia menilai masalah kemiskinan di Aceh bukan hanya semata-mata tanggungjawab gubernur. Menurutnya kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama semua pihak, sebab angka kemiskinan Aceh merupakan akumulatif dari sumbangan angka kemiskinan di kabupaten/kota.
“Tingkat kemiskinan suatu provinsi, itu bukan kerjanya gubernur, bukan kerjanya DPR, tetapi kerja semua rakyat mulai yang ada di tingkat desa, kecamatan dan juga kabupaten. Artinya ada andil rekan-rekan bupati dan wali kota, karena angka kemiskinan di provinsi itu adalah angka kumulatif dan representasi dari kabupaten/kota,” kata Firli saat menjawab pertanyaan pers terkait penggunaan dana otonomi khusus dan angka kemiskinan Aceh di Hotel Hermes Palace, Sabtu, (27/3/2021).
