“Kita tetap mendukung setiap program PWI, karena pada dasarnya PWI tampil membantu pemerintah melalui program-program untuk kepentingan kemajuan pembangunan daerah kita.”
KUALASIMPANG | atjehdaily.id – Di tengah riuhnya dinamika politik dan media lokal, ada sebuah momen yang sederhana namun sarat makna: kunjungan silaturrahmi Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon SH, ke sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Tamiang.
Itu terjadi pada awal September 2025 lalu, ketika langit Kualasimpang mulai redup disambut senja. Suara derap langkah kaki di beranda PWI menjadi saksi bisu, bahwa kehadiran bukan hanya formalitas.
Sebuah Langkah Awal, Dengan Niat Terbuka
Fadlon datang bersama jajaran pimpinan DPRK — bukan untuk meninjau atau memberi ceramah, melainkan untuk bersilaturrahmi.
Ia menyambut kehadiran pengurus PWI dengan hangat, membicarakan kesiapan terhadap agenda besar yang sebentar lagi akan digelar: pelantikan kepengurusan PWI dan IKWI Aceh Tamiang.
Ketua PWI Aceh Tamiang, Erwan, menyatakan harapannya agar pelantikan bisa berlangsung sesuai jadwal: 24 Desember 2024. Ada keinginan kuat agar tidak ada lagi pergeseran karena “keuntungan waktu” antara Pemkab, DPRK, dan PWI.
Di hadapan Fadlon, Erwan mengungkapkan bahwa pengurus baru yang akan dilantik telah menyiapkan program kerja untuk beberapa tahun ke depan. Namun, semua tak bisa berjalan sendirian tanpa dukungan, masukan, dan “napas” dari lembaga-lembaga mitra seperti DPRK.
“Kita Tetap Mendukung” — Lebih dari Sekadar Ucapan. Saat kunjungan itu, Fadlon menyampaikan komitmen yang tak sekadar simbolik.
“Kita tetap mendukung setiap program PWI, karena pada dasarnya PWI tampil membantu pemerintah melalui program-program untuk kepentingan kemajuan pembangunan daerah kita.”
Dukungan ini bukan hanya klaim kosong. Sudah terbukti PWI Aceh Tamiang cepat bergerak: hanya beberapa bulan setelah konferensi pengurus, mereka berhasil memiliki kantor sekretariat resmi, yang kemudian diresmikan pada Desember 2024.
Fadlon dan segenap anggota DPRK juga berharap agar kritik dan saran dari wartawan tetap mengalir — tak hanya dalam bentuk pemberitaan, tetapi juga secara langsung melalui dialog terbuka.
Menjaga Irama Antara Media dan Legislatif
Pada dasarnya, hubungan antara lembaga legislatif dan pers bukanlah hubungan simetris — tapi simbiosis. DPRK sebagai wakil rakyat menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, sedangkan PWI dan media menjadi corong publik, penyambung aspirasi masyarakat, pengawas sosial.
Fadlon memahami hal ini. Dia memandang bahwa ketika PWI kuat, publik mendapat hak mereka: informasi yang jujur, transparan, adil.
Kunjungan itu memperlihatkan satu pesan kuat: dialog bukanlah kelemahan, tapi pondasi demokrasi. Dengan membuka pintu ke PWI, DPRK mengundang suara yang terkadang nyaring, kadang tajam — yang pada akhirnya bisa membantu memperbaiki pembangunan di Aceh Tamiang.
Menatap Masa Depan
Dengan dukungan yang terbuka dari DPRK, pelantikan kepengurusan PWI dan IKWI Aceh Tamiang tinggal menghitung hari. Harapan bersama tumbuh: agar struktur organisasi berjalan kuat, program kerja terumumkan jelas, dan sinergi antara media dan pihak pemerintah lokal makin erat.
Semoga langkah kecil seperti kunjungan ini menjadi awal bagi hubungan yang lebih sehat: ketika media tak gentar menyuarakan kebenaran, dan legislatif tak resah menerima kritik — bersama membangun Aceh Tamiang yang lebih baik. [SZ Mukhtar].
