Banda Aceh – Ketua Komisi I DPR Aceh Tgk Muhammad Yunus Yusuf menegaskan bahwa Pemerintah Aceh harus terbuka soal anggaran yang akan diplotkan untuk penanganan Covid- 19 bagi Masyarakat Aceh.
“Dengan jumlah dana yang begitu besar mencapai angka triliunan dianggarkan untuk membantu masyarakat saat pendemi virus Corona ini,” ujar Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tgk Muhammad Yunus, 2 Mei 2020.
Selanjutnya Tgk Yunus mengajak semua stekholder yang terhimpun dalam berbagai bidang ilmu baik dari akademisi, organisasi kepemudaan, Ormas Islam juga mahasiswa serta wartawan untuk mengawal bersama- sama penggunaan dana BTT sebesar 118 M dan dana Refocusing 1,7 T agar tepat sasaran.
“Semua pihak menginginkan uang tersebut sampai kepada masyarakat Aceh. Jangan sampai ada yang berani bermain anggaran covid-19 dalam melakukan pengadaan barang dalam bentuk lainnya,” ingatnya.
Janji Tgk Muhammad Yunus, pihaknya akan melakukan fungsi pengawasan dengan sangat serius dan mengajak Ormas-ormas dan para mahasiswa untuk mengontrol pemerintah dalam terutama dalam pengelolaan dana Covid-19. Langkah tersebut dianggap perlu supaya pemerintah Aceh tidak main- main dengan anggaran besar tersebut.
“Wajib kita awasi bersama,” ajaknya.
Selain itu, mantan anggota DPRK Aceh Timur ini juga berharap pihak kepolisian, kejaksaan serius melakukan pemantauan.
“Kami juga berharap semua stekholder masyarakat bisa serius memantau dan jika ada ditemukan kejanggalan silahkan dilaporkan baik kepada pihak kepolisian dan kejaksaan juga kepada DPRA,” sarannya.
Tgk Muhammad Yunus mengatakan dengan tegas, dalam situasi seperti ini penggunaan anggaran Covid-19 harus tepat sasaran,tepat waktu dan tetap guna juga harus memperhatikan sisi urgensinya.
“Jangan sampai ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Kita tau, masyarakat sangat butuh bantuan makan dan hari ini bantuan tersebut masih kurang, belum dirasakan nya secara keseluruhan oleh masyarakat Aceh dalam penggunaan Anggaran Covid-19 ini,” sebut politisi berlatar belakang mubaligh ini.
Dalam situasi seperti ini kata Tgk Muhammad Yunus, penanganan Covid -19 oleh Pemerintahan Aceh melalui pebentukkan Gugus Tugas TIM penanganan covid-19, saran dia, semua anggota DPR Aceh berjumlah 81 orang harus dilibatkan.
“Dikarenakan anggota DPRA adalah representasif masyarakat Aceh yang sudah mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengawal dan mengontrol kebijakan Pemerintah Aceh. Indikatornya adalah kami saat ini yang sering mendengar keluhan masyarakat di lapangan dan kami tau apa saja yang menjadi kebutuhan dan keinginan oleh masyarakat di daerah- daerah,” sebut Tgk Yunus.
Maka dari itu, ujarnya, seharusnya Plt Geburnur Aceh, Nova Iriansyah harus melek dan tajam dalam mengambil keputusan tersebut.
“Bukan hanya mengambil sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang tergabung di Gugus Tugas DPRA dalam pengawasan Covid-19, itu salah dan janggal,” kritiknya.
Ketua Komisi I DPR Aceh ini berharap Pemerintah Aceh harus lebih transparan dan terbuka dalam penanganan Covid-19 serta pengunaan anggaran yang begitu besar.
“Libatkan semua elemen dan Stekholder yang ada, jangan sampai ini jadi polemik di tengah masyarakat Aceh terlebih saat ini dalam situasi darurat COVID-19,” ucapnya.(PARLEMENTARIA DPR Aceh).
