Banda Aceh (AD)- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh dari Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh terus merawat dan mengembangkan objek wisata edukasi tsunami PLTD Apung yang terletak di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
Hal itu disampaikan Ramza Harli usai menghadiri pelaksanaan maulid di Masjid Subulussalam, Komplek PLTD Apung, Punge Blang Cut, yang turut dihadiri Pj Wali Kota dan Kadis Pariwisata, Pimpinan DPRK,H. Isnaini dan Usman, serta Asisten I Bidang Pemerintahan, Bahtiar, Sabtu 12 November 2022.
Seusai acara maulid, Ramza langsung mengajak Kadis Pariwisata, Saed Fauzan, didampingi Wakil Ketua DPRK, Usman dan Tuha Pheut Gampong Punge Blang Cut, Mukhlis Azis mengelilingi kawasan PLTD Apung sembari menunjukkan jalan yang harus diperlebar.
“Di jalan itu sering terjadi kemacetan dan sangat rawan terjadi kecelakaan. Persoalan pelebaran jalan akses masuk ke komplek PLTD Apung ini sudah sangat lama disampaikannya. Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi,” ungkap Ramza.
Selain jalan yang harus diperlebar, Ramza juga menunjukan sedikit lagi lahan yang harus dibebaskan. Ia meminta Pemko Banda Aceh membebaskan sedikit lagi lahan yang berada di areal lokasi komplek PLTD Apung.
Menurutnya, bila lahan tersebut dibebaskan, maka para pengunjung langsung bisa masuk ke lokasi objek wisata Kapal PLTD Apung dari halaman parkir.
“Selama ini, lahan parkir yang ada tersebut tidak difungsikan karena sangat jauh bagi para pengunjung untuk masuk ke lokasi objek wisata mereka harus memutar lagi,” jelas Ramza.
Bila lahan tersebut sudah dibebaskan, kata Ramza, maka lahan parkir yang tadinya terbengkalai, kedepannya dapat difungsikan kembali. Disamping itu, di lahan itu bisa juga difungsikan sebagai tempat istirahat para pengunjung.
“Di areal itu juga terdapat balai pengajian yang harus direhab Agara terlihat indah,” tuturnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan, lahan parkir yang ada sekarang sangat sempit sehingga para pengunjung kesulitan untuk mendapatkan tempat parkir dan harus menumpang di halaman rumah penduduk hingga ke tepi jalan.
“Jadi, sudah seharusnya lahan parkir yang ada itu bisa difungsikan lagi,” pinta Ramza.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ramza meminta Dinas Pariwisata agar berkoordinasi dengan Dinas PUPR, BPKK dan Bappeda untuk turun langsung ke lokasi bersama dengan aparatur gampong guna mengadakan kesepakatan harga dengan pemilik tanah.
“Ini harus segera dilakukan oleh Pemko Banda Aceh mengingat saat ini sedang pembahasan APBK 2023. Walaupun perencanaan sudah dibuat, tapi bila belum ada kesepakatan harga dengan pemilik tanah, maka tidak dianggarkan dalam APBK 2023,” tutup Sekretaris DPC Gerindra Kota Banda Aceh ini.
