Kota Langsa (AD)- Koodinator wilayah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Kota Langsa, melaksanakan sosialisasi BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) dan KPR MBR BTN bersama PT. Bank BTN konvensional dan Syariah Aceh dan BTN Syariah Sumatera Utara.
Kegiatan sosialisasi BP2BT ini berlangsung di Aula Pemerintah Kota (Pemko) Langsa, Senin 21 Oktober 2019, diikuti oleh 60 pengembang di bawah asosiasi. Selain pengembang, juga turut dihadiri langsung oleh Branch Manager BTN Syariah, DBM konvensional.
Sosialisasi tersebut, membahas tentang skema pembiayaan kredit perumahan bagi konsumen yang belum bisa akad dikarenakan kuota FLPP dan SSB/SSM sudah tidak tersedia.
“Apersi Aceh sampai saat ini, telah membangun rumah diseluruh Kabupaten di Aceh sebanyak 5000 unit rumah, sedangkan untuk Kota Langsa sampai saat ini belum bisa melaksanakan akad,” ungkap Ketua DPD APERSI Aceh Afwal Winardi kepada media ini, Selasa 22 Oktober 2019.
Afwal mengatakan, untuk di Kota Langsa sudah ready stok sebanyak 1.800 unit rumah. Agar pengembang bisa terbantu dalam menjalankan perusahaan, harus ada solusi terkait akad yang sudah tertunda selama 2 (dua) bulan.
“Terkait akad yang sudah tertunda selama dua bulan, harus ada solusi untuk membantu perusahaan pengembang dalam menjalankan usahanya,” ujar Ketua DPD APERSI Aceh ini.
Selain itu, Afwal Winardi juga menjelaskan, pengembang dibawah Apersi Aceh dari 108 perusahaan, aktif melaksanakan pembangunan MBR mempunyai pembiayaan baik kredit lahan serta konstruksi dari perbankan.
“Adapun persyaratan untuk bisa melaksanakan akad skema BP2BT ini, calon konsumen memiliki masa tabungan minimal 3 bulan, uang muka 1 persen, belum memiliki rumah dan penghasilan sampai 6,5 juta untuk rumah tapak dengan saldo minimal pada saat akad mempunyai saldo 2 juta dengan bantuan uang muka maksimal 40 juta serta cicilan perbulannya mengikuti suku bunga yang ditetapkan oleh Perbankan”.
APERSI mengharapkan kepada masyarakat Aceh untuk segera membeli rumah, karena pemerintah memberikan subsidi uang muka lebih besar dan kuotanya juga terbatas. Lebih menarik lagi, batasan maksimal 6,5 juta dari skema FLPP maksimal 4 juta sesuai gaji pendapatan sebenarnya.
“Artinya, pegawai negeri mempunyai pendapatan diatas gaji tersebut, jika dilihat dari kebutuhan rumah yang cukup tinggi di Aceh. Disisi lain, para pengembang akan menjadi bergairah untuk menyediakan rumah tipe tersebut karena harga rumah bersubsidi dimulai dari harga 140 juta sampai dengan 200 juta,” pungkasnya.
Sedangkan untuk TNI, sudah berjalan skema harga ini dengan katagori kelompok Tamtama, Pama dan Pamen dengan harga 150 juta sampai harga tertinggi 250 juta perunit untuk rumah type 22 dan type 45 dengan menggunakan dana swakelola TWP (Tunjangan Wajib Perumahan). Untuk prajurit TNI-Polri juga bisa mengajukan biaya uang muka melalui YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan)
Sementara itu, Ketua Koordinator wilayah kerja Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur Gatot Setyono, SE mengatakan, perlu adanya program alternative perumahan pengganti dari pemerintah dengan keterbatasan kuota subsidi, dimana pengembang sangat berat dalam menjaga casflow keuangan usaha yang di tekuninya. Dengan adanya program alternative KPR terbaru, pengembang masih bisa bertahan dengan usahanya.
“Program Apersi Aceh sendiri untuk periode pengurus 2018 -2022, memperioritas pembinaan kemampuan pengembang dalam menjalankan bisnis dan menjalin sinergitas dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan menjadi anggota Pokja perumahan, supaya komplek perumahan yang dibangun oleh pengembang tidak menjadi daerah kumuh baru bagi lingkungan disekitar perumahan yang ada.
“Harapan kami para pengembang dibawah naungan asosiasi perumahan Apersi Aceh, terus komit membangunan rumah MBR untuk masyarakat Aceh yang membutuhkan rumah. Pemerintah dapat membantu pengembang baik itu kemudahan perizinan dan keringanan biaya termasuk BPHTB dan membantu Fasum/ Fasos di komplek perumahan pengembang,” tutup Gatot (R)
