Banda Aceh (AD)- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menilai, pasar property disegmen menengah kebawah masih diminati oleh masyarakat Aceh.
Hal itu terungkap dari tingginya permintaan masyarakat dan masih tingginya angka backlog perumahan khususnya di Aceh dengan luas wilayah 56.770,81 kilometer persegi, yang terdiri dari 23 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di Aceh sebesar 4.791.9 juta, terdiri atas 2.397,2 ribu jiwa laki-laki dan 2.394,7 ribu jiwa perempuan (data badan statistik tahun 2014).
Sedangkan pertumbuhan rumah tangga baru, diperkirakan akan mencapai 1,137,299 rumah tangga, maka kebutuhan rumah pada periode 2009–2013 akan mencapai 284,325 unit pertahunnya. (Aceh dalam angka tahun 2018).
Hal itu disampaikan Ketua DPD APERSI Aceh, Afwal Winardy kepada media ini, Selasa 17 Maret 2020 di Banda Aceh.
Kata Afwal, di Aceh saat ini masih banyak segmen pasar bagi masyarakat Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri masihl cukup besar. Apalagi bagi masyarakat di sektor informal cukup terbuka luas.
“Ini dibuktikan dengan adanya permintaan pasar dikalangan yang meliputi Tukang bangunan, Juru parkir, Pedagangan kaki lima, Tukang bakso, Karyawanan tidak tetap dan juga Pegawai kontrak dikantor pemerintahan. “Kami menilai, kendala yang dialami oleh pengembang dikarenakan belum adanya kesempatan untuk masyarakat di sektor ini. Dimana pihak Perbankkan masih melihat atau melirik calon konsumen dengan gaji tetap dan tempat bekerja yang permanen,” kata Afwal.
Menurut Ketua DPD APERSI Aceh, permasalahan ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi dan kami para pengusaha properti terus mengalami defisit keuangan dikarenakan kondisi pemenuhan kuota belum selesai teratasi oleh pemerintah pusat sudah timbul permasalahan baru lainnya yaitu, tidak terlaksananya akad bagi konsumen atau masyarakat disektor informal di Aceh.
“Disisi lain, para pengusaha property sangat berperan besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, APERSI juga turut berperan meningkatkan geliat perekonomian ditengah kondisi seperti saat ini,” ungkap Afwal Winardy.
Selain itu, Afwal juga menyebutkan, padahal pemerintah bertekad mewujudkan cita cita agar kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah termasuk pekerja buruh dapat terpenuhi. Rumah sebagai salah satu wujud harkat dan martabat bangsa dan akan menjadi prioritas percepatan pembangunan nasional.
Dalam undang undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang disebutkan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah dan mewujudkan kota tanpa kumuh, diperlukan pembangunan rumah sebanyak 1,2 juta unit pertahun.
“Cita cita ini ditegaskan kembali dalam salah satu Nawa Cita Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan program pembangunan sejuta rumah bagi rakyat.”
“Berdasarkan hal tersebut diatas, kita berharap kepada pemerintah Aceh agar dapat segera mambantu masyarakat Aceh memiliki rumah yang layak huni melalui program pemerintah yang lebih dikenal dengan istilah rumah bersubsidi dan menjadi alternatif nantinya sebagai pengganti rumah dhuafa untuk masyarakat Aceh,” harapnya.
“Maka dengan demikian, harapan kita semua pengusaha property yang tergabung dalam wadah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Aceh, akan terdongkrak perekonomiannya,” tutup Ketua DPD APERSI Aceh. (AF)
