Etika Yang Dibutuhkan Dalam Menjalankan Pemerintahan
Berbicara mengenai etika didalam pemerintahan pastinya akan ada hubungannya dengan yang namanya Filsafat, mengapa begitu?.
Baik sebelum lebih jauh kita membahas yang namanya etika dalam pemerintahan sebaiknya kita mengetahui apa itu etika dan apa hubungannya etika dengan filsafat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa didalam birokrasi pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan diperlukan tatanan yang baik dan salah satu cara agar tercapainya tatanan yang baik itu adalah dengan semua itu harus di awali dari hal yang terkecil terlebih dahulu, salah satunya ialah dimulai dari diri seorang penyelenggara pemerintahan tersebut.
Bagaimana seorang yang bekerja atau mengabdikan dirinya di pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik disaat ada mauapun tiada orang yang mengawasi kerjanya, jawabannya ialah dengan ia memiliki etika. Etika tersebut dapat diartikan sebagai panduan atau batasan seorang yang ingin melakukan sesuatu hal di lingkungan tempat ia bekerja, dengan kata lain bahwasannya etika tersebut adalah bukan hanya sekedar hal yang diketahui semata sata tapi juga etika itu bagi seorang yang bekerja di dalam pemerintahan juga sebagai landasan atau dasar hukum bagi mereka dalam menjalankan tugas.
Hal tersebut juga banyak terdapat didalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar mengenai nilai dasar serta kode etik bagi seorang aparatur pemerintahan atau orang yang mengabdikan diri untuk negara. Maka disini kode etik itu adalah acuan mereka dalam menjalakan tugasnya, tidak sembarangan melakukan dengan sesuka hatinya saja.
Seperti yang sudah kita bahas tadi diatas apa hubungan etika dengan filsafat, jadi etika itu adalah salah satu cabagan ilmu dari filsafat yang tujuannya ialah untuk mempelajari nilai sesuatu hal. Etika juga mengandung hal seperti benar-salah, dan baik-buruknya suatu hal. Dan etika tersebut sering dikaitkan dengan moral dari seseorang dan disinilah muncul kaitan yang sangat mendalam antara etika dan filsafat didalam pemerintahan.
