Selain itu, Dandim menekankan pentingnya menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Beliau menyampaikan bahwa setiap anggota TNI AD diharapkan tetap berada pada koridor netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.
“Guna memastikan netralitas TNI, kami telah menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas TNI adalah kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kami,” pungkasnya.
Dalam rangka menerima laporan dan aduan terkait netralitas TNI, Dandim juga mengumumkan pembuatan posko pengaduan netralitas TNI. Posko ini akan menjadi saluran resmi bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran netralitas yang melibatkan anggota TNI AD.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bersih, adil, dan demokratis, dengan melibatkan aparatur gampong dan narasumber yang kompeten, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi dan dapat berpartisipasi dengan baik dalam Pemilu mendatang. (*)
