Namun, Presiden RI Prabowo Subianto, melalui Menteri Dalam Negeri Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah di Aceh harus tetap mengikuti Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), bukan PP 80/2024.
“Aceh memiliki kekhususan yang diatur dalam UUPA. Maka, mekanisme pelantikan kepala daerah di Aceh harus tetap merujuk pada UUPA, bukan aturan lain,” ujar Mendagri dalam keterangannya di Jakarta.
Dengan pernyataan tersebut, tidak ada alasan bagi DPRK Langsa untuk terus menunda pelantikan dengan dalih menunggu kepastian regulasi.
Pj Wali Kota di Sandera atau Kambing Hitam?
Di tengah kekacauan ini, Pj Wali Kota Langsa, Syaridin, mengaku berada dalam posisi sulit.
“Saya masih Pj sampai wali kota definitif dilantik. Tapi kalau terus seperti ini, saya terkatung-katung,” kata Syaridin.
Jeffry Sentana, wali kota terpilih yang haknya digantung DPRK, juga mulai hilang kesabaran.
Ia mempertanyakan mengapa hanya Langsa yang belum memiliki jadwal pelantikan, padahal daerah lain, termasuk Aceh Timur yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), sudah dilantik.
“Kalau alasannya menunggu AKD, ini sangat janggal. Seharusnya pelantikan tidak boleh tergantung kepentingan di DPRK,” tegas Jeffry.
Jeffry mencium ada aroma politik yang dimainkan.
“Saya hanya ingin memastikan amanah rakyat tidak dihambat oleh kepentingan tertentu,” katanya.
Langsa Tersandera, Rakyat Jadi Korban
Saat ini, Langsa adalah satu-satunya daerah di Aceh yang belum memiliki kepala daerah definitif.
Kebuntuan di Ketua DPRK semakin memperpanjang transisi kepemimpinan yang seharusnya berjalan lancar.
Bagi masyarakat Langsa, persoalan ini bukan sekadar polemik elite. Tanpa wali kota definitif, banyak program pembangunan yang terhambat.
“Yang mereka pikirkan cuma kepentingan sendiri. Padahal, kita butuh pemimpin yang bisa langsung bekerja,” keluh seorang warga Langsa yang ditemui di kawasan Kota Lama.
Drama politik ini masih jauh dari kata selesai. Jika Ketua DPRK Langsa tetap bersikeras memperpanjang negosiasi politik, maka dugaan “bagi-bagi kue” kekuasaan semakin sulit dibantah.
Rakyat menanti kepastian. Tapi di gedung dewan, yang terjadi justru permainan kursi dan jabatan. Langsa dalam sandera politik, dan Ketua DPRK seolah tak peduli.
