“Arsip bukan sekadar dokumen, tapi memori kolektif bangsa, sumber ilmu pengetahuan, dan rujukan kebijakan. Kami mendorong daerah agar mengelola arsip secara terbuka, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dr. Mego.
Ia juga menyebut pentingnya pelestarian arsip-arsip sejarah, termasuk dokumentasi tsunami Aceh, titik nol Sabang, dan rekam jejak ekonomi masyarakat, sebagai bagian dari warisan nasional.
Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi khusus kepada Provinsi Aceh.
Menurutnya, Aceh layak menjadi simbol kemajuan dalam pengelolaan arsip daerah.
“Syukur sekali Aceh hari ini menerima penghargaan. Ini harus menjadi inspirasi bagi daerah lain. Masih banyak provinsi yang pengelolaan arsipnya belum tertata. Aceh sudah menunjukkan bahwa dengan komitmen, pengelolaan arsip bisa menjadi kekuatan pembangunan,” ujar Ribka.
Selain itu, ia juga meminta ANRI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi agar pengelolaan arsip daerah memenuhi standar nasional. (*)
