Denny Charter: Kesepakatan Dagang RI-AS di Bawah Kendali Amerika, BUMN Jadi Korban

Jakarta (AD)- Pemerintah Indonesia melalui entitas pengelola investasi baru, Danantara, tengah menyiapkan langkah besar untuk mengeksekusi komitmen belanja raksasa ke Amerika Serikat senilai total US$ 28,5 miliar (sekitar Rp445 triliun).

Kesepakatan ini mencakup rencana pembelian 50 unit pesawat Boeing untuk maskapai pelat merah (Garuda Indonesia, Citilink, atau Pelita Air) serta komitmen impor energi fosil berupa Liquefied Natural Gas (LNG) dan minyak mentah senilai Rp235 triliun.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS guna mendapatkan kuota tarif 0 persen bagi produk ekspor padat karya Indonesia seperti tekstil dan sepatu.

​Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, melontarkan Kecaman. Ia menilai, kesepakatan dagang ini bersifat asimetris dan berfungsi sebagai “biaya tebusan” (ransom) yang mengorbankan stabilitas finansial jangka panjang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi keuntungan jangka pendek di sektor ekspor.

​Analisis Kritis: Bom Waktu di Sektor Penerbangan dan Energi.

Denny membedah tiga dampak fatal yang akan menghantam postur keuangan negara jika komitmen ini dipaksakan:

​1. Risiko Overcapacity dan Beban Utang Baru. Penugasan kepada Danantara untuk membeli 50 pesawat Boeing dianggap sebagai langkah spekulatif. Denny menyoroti bahwa industri penerbangan pasca-pandemi beroperasi dengan margin yang sangat tipis.

​”Memaksa maskapai BUMN menelan 50 pesawat baru secara tiba-tiba akan menyebabkan kelebihan pasokan kursi yang merusak yield pendapatan. Ini bukan ekspansi, tapi beban perawatan dan depresiasi aset yang menganggur. Di tengah suku bunga global yang tinggi, beban bunga utang untuk pembelian ini bisa menghancurkan upaya penyehatan neraca keuangan Garuda Indonesia,” tegas Denny.