Gubernur juga menegaskan pentingnya menindaklanjuti proyek Bendungan Krueng Keureuto yang telah dilaporkannya kepada Presiden. Ia meminta Dinas Pengairan untuk bergerak cepat, serta menertibkan bangunan masyarakat yang berdiri di atas lahan persawahan produktif.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam rapat tersebut juga menyoroti pelaksanaan haji tahun ini. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh memperoleh kuota untuk Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) sebanyak 36 orang. Wagub meminta agar ke-36 TPHD itu diputuskan dan dipilih oleh Pemerintah Aceh langsung.
Selain itu, Wakil Gubernur juga menegaskan pentingnya merevisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk memperpanjang keberlanjutan Dana Otonomi Khusus. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan agar kompak dan sejalan dalam menyuarakan usulan ini ke pemerintah pusat dan DPR RI.
Wagub mengingatkan bahwa, rakyat Aceh telah memberikan mandat kepada pimpinan saat ini, sehingga kekompakan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan.
“Kita satu kapal yang sama, rakyat Aceh memberi mandat pada kita semua, jadi kekompakan harus sama-sama kita jaga,” kata Fadhlullah.
Ia juga meminta seluruh SKPA agar menyisipkan program kerja tahun ini yang selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Kepada Bappeda, Wagub menekankan pentingnya menindaklanjuti kerja sama dengan mitra luar negeri, termasuk hasil kunjungan ke Uni Emirat Arab, agar program prioritas yang diusulkan bisa segera dieksekusi.
Sementara itu, Plt Sekda Aceh dalam paparannya menyampaikan bahwa realisasi anggaran triwulan pertama 2025 telah melampaui target. Namun, ia mengingatkan bahwa waktu yang tersisa hanya sembilan bulan, sehingga seluruh perangkat kerja perlu menjaga momentum serta melakukan penyesuaian program agar sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
Ia juga meminta komitmen seluruh SKPA agar dalam pembahasan perubahan APBA nantinya, pengalokasian anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung capaian program prioritas pimpinan daerah. Pembagian tugas antar asisten juga telah diatur guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran. (ADV)
