Jakarta (AD)- Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh, Reza Saputra, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung dan menyukseskan program digitalisasi keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Reza, usai menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di aula Birawa Assembly Hotel, Kamis, 17 April 2025.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kami hadir di sini sebagai wujud dukungan Pemerintah Aceh bagi suksesnya program ini. Digitalisasi keuangan daerah adalah sebuah langkah maju dalam penataan keuangan daerah yang lebih cepat, efektif dan tentu saja lebih transparan dan efisien,” ujar Reza.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) ini, merupakan upaya mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tahir, Dirjen keuangan daerah, Agus Fatoni dan sejumlah Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta kepala BPD se-Indonesia.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Direktur Utama BPD se-Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 24 BPD telah menandatangani PKS, dan sisanya dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat.
