Banda Aceh (AD)- Hengkangnya PT Trans Continent dari Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, membuat kita risau dan galau dengan prospek investasi di Aceh.
“Berita hengkangnya PT Trans Continent dari KIA ini, bagaikan petir menyambar di siang hari,” ungkap Akademisi Universitas Abulyatama, Usman Lamreung, Minggu 17 Mei 2020 di Banda Aceh.
Menurut Usman, Hengkangnya PT Trans Continent milik pengusaha Internasional asal Aceh Ismail Rasyid, bukanlah tanpa alasan, dimana setelah sembilan bulan bertahan di kawasan industri tersebut, karena tidak adanya respon yang baik dari Pemerintah Aceh, sehingga Ismail Rasyid memilih untuk angkat koper.
Usman menilai, Pemerintah Aceh sangat lemah dan tidak punya kapasitas dalam mengelola investasi. Kasus hengkangnya PT Trans Continent adalah barometer yang bisa memberi dampak negatif terhadap iklim investasi di Aceh secara keseluruhan di masa-masa yang akan datang.
“Ini adalah bukti lemahnya manajemen investasi di Aceh yang dengan sendirinya juga mengindikasikan lemahnya leadersip Plt Gubernur Aceh, yang masih suka dengan peran-peran normatif simbolik, tidak konkrit, lamban dan tidak lugas dalam memimpin,” katanya.
Plt Gubernur seharusnya membuka diri terhadap masukan dan saran, bahkan kritik. “Jangan merasa pintar sendiri namun faktanya kemudian gagal. Pak PLT juga harus evaluasi tim ekonomi dan investasi pemerintah Aceh yang lemah.
“Omong kosong pejabat Aceh bicara investasi, jika tidak paham dan tidak punya kapasitas. Plt Gubernur juga terkesan membiarkan perilaku blo on Dirut PEMA dan Kadis Perindag Aceh yang abai atas kejadian yang menimpa PT Trans Continent,” ujar mantan pekerja BRR Aceh – Nias ini.
Terkait angkat kaki PT Trans Continent milik pengusaha Internasional asal Aceh dari KIA ini, membuat masyarakat Aceh kaget. Pemerintah Aceh terkesan tidak bekerja dalam memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut, berbagai persoalan dan kendala tidak direspon cepat, malah tidak pernah diselesaikan dengan baik.
PT PEMA yang ditunjuk sebagai perwakilan Pemerintah Aceh tidak mampu bekerja dengan baik, tidak mampu berkoordinasi dengan berbagai dinas terkait, sehingga sejak peresmian awal oleh Plt Gubernur Aceh, belum berjalan sesuai dengan harapan, hanya masih dalam wacana, serta belum pada tindakan.
Pemerintah Aceh harus mengevaluasi PT PEMA yang tidak becus bekerja sehingga macetnya berbagai masalah, seperti sistem drainase buruk yang menyebabkan lahan PT Trans Continent kembali tergenang air.
Belum lagi bicara soal sewa meyewa lahan yang belum selesai, begitu juga dengan kepastian hukum yang tidak jelas, konflik dengan masyarakat sekitar perusahaan tidak ditangani dengan baik, lambannya koordinasi lintas sektor antara dinas terkait, sehingga PT Trans Continent menarik diri dari KIA Ladong.
Terkait infrastruktur, Pemerintah Aceh belum siap, berbulan-bulan masalah tidak diselesaikan dengan cepat, ditambah lagi tidak singkronnya dinas terkait dalam mengayomi para investor terkait pengamanan dan jaminan kepastian hukum.
Menyikapi hal tersebut, saya sarankan Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi seluruh dinas terkait, kalau tidak dievaluasi, maka jangan lagi ngomong investasi, tutup saja Bainprom Dinas Penanaman Modal, Disperindag, BPKS, KEK Arun dan semua perangkat daerah yang berhubungan dengan investasi.
“Omong kosong semua itu, habis dana saja untuk memperkaya para pejabat terkait. Jangan lagi bohongi rakyat dengan cara cet langet,” tegas Usman Lamreung.
Selain itu, ia juga menambahkan, khusus di BPKS Sabang, lihatlah perilaku manajemen, yang asik jalan ke sana kemari sampai ke India, Labuan, dan Singapura untuk alasan mencari investor. Lalu, mana hasilnya?. Habis dana begitu banyak, hasil tak ada. Teganya mereka mengelabui rakyat,” ungkap lulusan S2 UGM ini.
Tidak ada kemajuan apapun bagi masyarakat Aceh, yang hanya wacana, mimpi di siang bolong. Dengan ditutup semua dinas tersebut, dana-dananya dapat dialihkan untuk Bantuan Sosial dalam penanganan kemiskinan di Aceh yang nasih eksis di rangking pertama di Sumatera. (AF)












