Banda Aceh (AD) – Setelah sebelumnya Aceh dinyatakan bersih kasus positif Corona, dalam dua hari terakhir Aceh kembali dikejutkan dengan keluarnya hasil swap pasien postif Covid -19, hal ini tentu harus kita sikapi dengan serius, semua pihak kita harapkan kembali meningkatkan kewaspadaan.
Pemerintah Aceh sendiri sebagaimana di beritakan oleh beberapa media bahwa telah mengusulkan anggaran yang lumayan besar untuk menangani Covid- 19 ini, bahkan Aceh menempati posisi ke 5 sebagai Provinsi yang paling besar mengusulkan anggaran untuk penanganan Covid-19 yakni mencapai angka 1,7 Triliun.
Pertama sekali kami dari FRONTAL (Forum Rakyat Untuk Keadilan) sangat mengapresiasi segala upaya pemerintah Aceh dalam menangani wabah Covid- 19, dalam hal ini pemerintah Aceh telah mengusulkan anggaran yang cukup besar, pada dasarnya ini adalah sebuah langkah yang bagus dalam rangka memastikan bahwa pemerintah nantinya bisa berbuat secara maksimal dalam mengatasi Corona dan juga secara berkesinambungan nantinya pasca Corona berakhir untuk memulihkan kembali keadaan masyarakat.
Menurut kami pengusulan anggaran itu cukup progressif, mengingat selama ini realitas di lapangan baik dalam pergerakan petugas, kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan untuk penanganan wabah ini masih sangat terbatas, hal ini disinyalir tidak terlepas dari keterbatasan anggaran yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam waktu cepat.
Atas dasar ini kita sangat mengapresiasi langkah ini, kita berharap dengan anggaran sebesar itu 1,7 Triliun tidak ada lagi alasan bagi pemerintah Aceh ke depan untuk tidak bergerak cepat dalam upaya mempersiapkan apapun yang dibutuhkan dalam penangan Covid-19 ini.
Kita meminta kepada pemerintah Aceh untuk sesegera mungkin mengadakan tes covid masaal bagi seluruh warga Aceh, untuk memudahkan mengidentifikasi dan mengklasifikasi mana warga yang positif terjangkit dan mana warga yang masih steril.
Kemudian kami juga meminta kepada Pemerintah Aceh sesegera mungkin mempersiapkan tempat Karatina Khusus Bagi ODP, PDP dan juga Pasien yang dinyatakan Positif terjangkit Covid-19, atau yang baru pulang dari daerah merah, hal ini sangat penting untuk meminimalisir potensi penularan yang lebih meluas, bahkan dalam dua hari ini lagi-lagi kita mendapati kenyataan bahwa pasien yang dinyatakan positif adalah mereka yang punya riwayat perjalanan ke luar Aceh, kita mengharapkan dengan adanya anggaran tersebut tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak menyediakan fasilitas karantina tadi, mengingat selama ini ada ODP bahkan PDP yang terpaksa (pulang) untuk mengkarantina diri di rumah secara mandiri, sebenarnya ini sangat beresiko, di samping jauh dari control medis, kemungkinan akan terjadi penularan baru juga cukup Besar.
Hal yang tidak kalah penting juga pemerintah harus sesegera mungkin mempersiapkan skema yang jelas terkait Jaringan Pengaman Sosial, misalnya dalam penyaluran bantuan bagi warga yang ekonominya terdampak oleh Corona, sebelumnya hal ini sangat terbatas dan lambat dilakukan oleh pemerintah, kita berharap dengan adanya anggaran yang begitu besar yang telah diusulkan pemerintah bisa mempersiapkan skema yang jelas untuk membantu perekonomian masyarakat, baik secara perorangan maupun UMKM yang terdampak, kita berharap angka (nominal) bantuan bisa lebih besar dari yang sudah disalurkan sebelumnya dan juga jumlah penerimanya bisa lebih banyak, misalkan dengan angka minimal Rp 500.000/KK/Bulan dengat syarat yang lebih relevan dan realistis dengan kenyataan di tengah masyarakat kita, saya kira dengan dana sebesar itu akan sangat membantu jika pemerintah memang serius mengelola anggaran tersebut secara proporsional, efektif dan efesien.
Terkait dengan bansos ini memang benar bahawa Pemerintah pusat melalui kemendes telah mengeluarkan regulasi yang membolehkan penyaluran BLT dengan anggaran dari dana desa, tapi kita menilai aturan tersebut sama sekali tidak efektif untuk membantu masyarakat mengingat syarat yang ditetapkan bagi penerima begitu rumit, untuk itu kita mengaharapkan ada upaya kongkrit dari pemerintah Aceh untuk mencarikan solusi terkait hal ini.
Selain itu pemerintah juga harus transparan dalam pengelolaan anggaran Covid-19 ini, hal ini penting agar tidak terjadi penyelewengan, diumumkan saja di website yang bisa diakses oleh public, baik post alokasi anggaran, besaran anggaran yang diplot, maupun penerima manfa’at, sehingga kita semua tidak saling curiga dan penggunaan angaran pun bisa dipastikan sesuai dengan prosedur dan tujuan awal pengalokasian tanpa terjadi penyelwengan.
Demikian harapan kami, kita berharap nantinya dengan anggaran yang begitu besar itu ditambah dengan keseriusan semua pihak dalam menghadapi wabah ini, rakyat Aceh bisa terselamatkan baik dari ancaman corona maupun ancaman keterpurukan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis corona itu sendiri.
Penulis : Lukman (Jubir FRONTAL ACEH).












