“Kami sangat menyanyangkan langkah yang di lakukan tersebut,seolah-oleh Bem-bem yang ada di aceh dapat di koordinir oleh satu pihak,ini sangat jelas kontraproduktif dengan realitas.
Sangat miris sekali, dimana Bem mahasiswa seharusnya mencerminkan pihak pengontrol jalannya pemerintahan sebagai representatif dari rakyat Aceh.
Pemberian penghargaan tersebut kami menilai sangat keliru di berikan, dikarenakan masih banyak program-program yang belum terealisasikan dengan semestinya selama ini dimasa kerja Pemerintah Aceh ketika Zaini Abdullah menjabat sebagai Gubernur Aceh yang masih perlu di telusuri, sebenarnya BEM Se Aceh jangan latah secepatnya memberi semacam penghargaan seperti itu, apalagi dengan pencatutan nama BEM Se Aceh tersebut bisa merusak Independensi Mahasiswa selaku Agent Of Change.
BEM Se-Aceh bukan OSIS yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi mahasiswa tidak mempunyai dana untuk memberikan semacam penghargaan tersebut.
Dalam kesempatan ini kami mengecam tindakan pencitraan Doto Zaini di ujung Pemerintahannya, seharusnya Audit BPK Ri terhadap pembangunan mesjid yang koruptif dan berbagai persoalan lainnya diselesaikan, agar tidak menjadi beban terhadap Pemerintahan Aceh kedepan.[R]
