FRONTAL Aceh Desak Plt Gubernur Evaluasi Kinerja Jajarannya

Banda Aceh (AD) –Forum Rakyat Untuk Keadilan (FRONTAL) Aceh dengan segala problematikanya harus diakui memang berat untuk diperbaiki, harusnya pergantian pucuk kepemimpinan di Aceh bisa memberi harapan baru bagi Rakyat Aceh untuk melihat Aceh yang lebih baik dari hari ke hari. Namun harapan itu terlihat tak kunjung datang.

“Sehingga merasa harus ada perubahan total di Aceh, atau setidaknya pemimimpin tertinggi di Aceh dalam hal ini PLT Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah harus berani melakukan terobosan – terobosan yang bisa memicu akselerasi yang maksimal dalam upaya membangun Aceh,” kata Lukman, Jubir Forum Rakyat Untuk Keadilan Aceh, belum lama ini.

Namun semakin pesimis ketika melihat perkembangan Aceh di bawah kendali Plt. Nova Iriansyah yang tidak kunjung membaik, bahkan cenderung terus memburuk, misalnya dalam hubungan pusat dengan daerah hampir tidak ada kemajuan berarti yang bisa dicapai dalam bentuk terobasan yang dihasilkan, bahkan akhir-akhir ini kita mendengar bahwa akan ada pengurangan jumlah otsus yang diterima Aceh dalam jumlah yang sangat signifikan.

Pemerintah Aceh dalam hal ini di bawah kendali Nova Iriansyah terlihat tidak melakukan upaya apapun untuk mengupayakan pengurangan itu tidak terjadi, padahal Aceh dengan segala persoalannya masih sangat membutuhkan dukungan anggaran tersebut.

Selain itu dalam upaya penanganan Covid19, Pemerintah Aceh di bawah kendali Nova Iriansyah juga terlihat gagap plus lambat dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan wabah tersebut. “Banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan Pemerintah Aceh untuk menyelamatkan rakyat Aceh, hal ini terdengar dari berbagai desakan dari publik atau bahkan bisa dinilai sendiri dengan belajar dari beberapa kebijakan yang diambil oleh negara tertentu yang lumayan sukses menangani Covid-19,” ucap Lukman.

Misalnya terkait dengan upaya untuk melakukan Tes Covid massal (seperti yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat) untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi warga Aceh yang sudah terjangkit Covid-19 dengan yang belum guna meminimalisir kemungkinan penularan yang lebih luas yang pada akhirnya akan semakin sulit tertangani.

Sampai hari ini juga belum dilakukan, terlepas dari persoalan apa yang menghambat, namun yang pasti hal ini adalah tidak terlepas dari gerak lambat Pemerintah dalam mempersiapkan segala kebutuhan untuk melakukan itu.

Kemudian ada sebahagian kalangan yang mendesak pemerintah untuk melakukan penutupan jalur transportasi darat, laut dan udara guna memastikan tidak ada “virus” baru yang masuk ke Aceh. “Namun itu juga tidak sanggup dipenuhi, padahal upaya ini sangat penting dan sangat strategis jika dilakukan di awal, hal ini terbukti dari beberapa kasus yang kemudian terbukti positif terjangkit Covid-19 yang dialami oleh mereka yang barus pulang ke Aceh dari daerah merah baik luar daerah seperti Jakarta maupun dari luar negeri seperti dari Malaysia,” jelas Lukman.

Selanjutnya, jika memang Pemerintah tidak bisa menyanggupi desakan penutupan jalur trasportasi keluar masuk Aceh karena alasan “takut” kena sanksi dari Pemerintah pusat, maka pilihan yang seharusnya diambil adalah dengan menyediakan fasilitas karantina untuk para pendatang atau warga Aceh yang baru pulang dari luar, hal ini penting untuk memastikan bahwa para pendatang (yang baru masuk) ke Aceh bisa dikarantina dulu selama batas waktu tertentu untuk memastikan apakah mereka steril atau sebaliknya sudah terjangkit Covid-19. Terkait hal ini sampai hari inipun Pemerintah Aceh belum sanggup melakukan itu terlepas dari apapun alasannya.

Masalah penyediaan APD yang lengkap untuk tenaga medis di RS hingga jajaran tenaga kesehatan paling bawah di Puskemas yang paling rentan tertular Covid-19, hal ini sangat penting untuk mendukung kinerja paramedis dalam menangani Covid-19 yang memang diketahui sangat mudah menular, artinya jika APD ini tidak tersedia dengan cukup maka upaya mencegah penularan Covid-19 ini akan semakin sulit bahkan paramedis sendiri sangat potensial menjadi korban saat menjalankan tugas. Kita seharusnya belajar dari berbagai kasus diberbagai belahan dunia di mana penyakit ini mewabah paramedis sangat banyak yang menjadi korban sehingga kita bisa lebih siap, namun sekali lagi Pemerintah terlihat gagap.

“Masalah bantuan Pemerintah terhadap warga yang ekonominya terdampak juga belum tertangani dengan baik, baru saja bergerak sudah “offside” duluan,” ujar Lukman.

Ya, baru saja mulai menyalurkan bansos pemerintah melalui dinas terkait sudah menuai kontroversi dan menuai masalah yang berkepanjangan yakni dengan mengubah warna Pancacita menjadi warna biru yang disinyalir merupakan warna Partai penguasa, meskipun kemudian dibantah, namun publik kudu menilai bahwa rezim ini sangat bernafsu ingin terlihat perkasa di balik kelemahannya dalam menyelesaikan masalah, selain itu pengelolaan anggaran program bansos ini diduga disinyalir dan sangat tidak efesien serta cenderung terjadi pemborosan.

Ini sangat miris di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan sentuhan maksimal dari pemerintah malah memicu masalah baru.

Atas dasar realitas tersebut kami menilai bahwa lambatnya penanganan Covid-19 ini memang dilatari oleh kelemahan pemerintah itu sendiri yang berada di bawah kendali Plt. Gubernur Nova Iriansyah, belum lagi blunder demi blunder yang terus saja terjadi dan memicu kontroversi di tengah masyarakat yang memang sedang sekarat dihantam wabah.

Misalnya soal penyediaan “kuburan massal” yang dikatakan oleh jubir Pemerintah yang menjadi teror baru bagi masyarakat sebelum akhirnya diralat. Berselang tidak berapa lama kemudian kontroversi kembali muncul, kali ini diduga disinyalir, karena blunder yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang “kebagian jatah” mengelola sembako dan Masker yang dibagikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, meskipun kemudian sang Kadis sudah memberikan “pembelaan” namun tetap saja masyarakat telah dibuat riuh oleh hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah bisa bertindak lebih profesional.

“Kita belum tau kontroversi apa lagi yang akan terjadi ke depan,” ujarnya.

Atas dasar berbagai persoalan tersebut FRONTAL mendesak Plt. Gubernur Aceh untuk sesegera mungkin mengevaluasi kinerja jajarannya untuk sesegera mungkin memperbaiki kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Aceh yang berada di bawah tanggung jawabnya, apa lagi di tengah krisis seperti ini.  Sebutnya, Aceh sangat butuh pemimpin yang dibantu oleh tim kerja yang gesit, cerdas. solutif dan elegan, yang punya keberanian melakukan terobosan-terobosan besar dan. FRONTAL menilai hal itu tidak ada jajaran Kepala Dinas yang ada dalam pemerintahannya.

“Kita Forum Rakyat Untuk Keadilan Aceh khawatir jika Nova Irianysah tidak segera bertindak maka nantinya Nova Iriansyah yang akan menanggung resikonya, akan dicap sebagai orang yang gagal dalam memimpin Aceh. Ketika kondisi Aceh terus memburuk, hal ini sama sekali tidak kita inginkan,” pungkas Lukman.(Rls/DW).

.(Rls/DW).