Banda Aceh (AD)- Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2022, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh beserta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Aceh menggelar upacara yang dipimpin oleh Asisten III Sekda Aceh, Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos, M.Si mewakili Pj Gubernur Aceh, Senin 26 September 2022.
Upacara tersebut turut dihadiri Ketua DPR Aceh, Forkopimda Aceh, Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pejabat Pemerintah Kota Banda Aceh.
Hari Agraria dan Tata Ruang 2022 ini mengusung tema, “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh”.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Sekda Aceh, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengingatkan tugas yang diberikan Bapak Presiden untuk melaksanakan, 1. Percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 2. Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dengan Reforma Agraria serta Pemberantasan Mafia Tanah, 3. Dukungan Percepatan Pembangunan IKN.
Usai membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Asisten III Sekda Aceh menyerahkan Sertipikat Barang Milik Negara atas nama Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia.
Selain itu, Asisten III juga menyematkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 dan 30 Tahun kepada ASN di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Aceh atas dedikasi pengabdiannya kepada negara.
Selanjutnya Asisten III melakukan peninjauan stand Bazar IKAWATI Kanwil dan Kantor Pertanahan yang menjual barang-barang produksi asli daerah masing-masing guna meningkatkan pemasaran produk dari UMKM.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Dr. Mazwar, S.H., M.Hum menyampaikan, untuk mencapai tujuan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, penanganan masalah, dan data base dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif dan efisien, maka Kanwil BPN Provinsi Aceh beserta jajarannya telah melaksanakan percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Program Redistribusi Tanah, Sertipikasi Barang Milik Negara, dan Transformasi Digital.
Saat ini, kata Mazwar, Kanwil BPN Aceh telah memetakan tanah di Provinsi Aceh sejumlah 1.128 desa lengkap. Untuk mewujudkan percepatan transformasi digital, pihaknya juga telah mendigitalkan Buku Tanah dan Surat Ukur mencapai lebih dari 93 persen.
“Guna mencegah terjadinya praktek mafia tanah, kami membangun inovasi pelayanan berbasis elektronik melalui Aplikasi SIPEMANAH yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan bekerja sama dengan Kepolisian Aceh serta Kejaksaan Tinggi Aceh dengan membentuk Satgas Kejahatan Pertanahan,” ungkapnya.
Dalam rangka percepatan PTSL, Kanwil Badan Pertanahan mengajak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran PraPTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB, sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Aceh terdaftar.
Kanwil BPN Provinsi Aceh berterimakasih dan mengapresiasi Gubernur Aceh dan Kepala Daerah Seluruh Provinsi Aceh yang telah membantu dalam menyukseskan program pemerintah yang dilaksanakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh. (*)
