“Lingkungan hidup adalah aset strategis yang harus kita jaga bersama. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Mayjen TNI Niko Fahrizal.
Pangdam IM juga mengungkapkan rencana pembangunan hutan kota yang digagas oleh Kodam IM. Ia menjelaskan bahwa hutan kota ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga menjadi wahana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
“Hutan kota ini akan menjadi simbol komitmen kita bersama dalam menjaga keseimbangan ekosistem,” ungkap Pangdam.
Selain itu, Pangdam juga menegaskan komitmen Kodam IM untuk terus bersinergi dengan WALHI Aceh dalam berbagai program pelestarian lingkungan.
“Kami mendukung penuh inisiatif yang diusulkan oleh WALHI Aceh, terutama yang berkaitan dengan kebijakan yang berkeadilan ekologis. Kodam IM siap menjadi mitra strategis dalam upaya ini,” tegas Pangdam.
Pada akhir audiensi, Pangdam IM berharap kegiatan Muzakarah Kebijakan Ruang Aceh Berkeadilan Ekologi yang direncanakan oleh WALHI Aceh dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Aceh.
“Semoga kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan Aceh yang lebih hijau, lebih lestari, dan lebih berkeadilan bagi semua,” pungkasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dari kerja sama yang lebih erat antara Kodam IM dan WALHI Aceh untuk mewujudkan keberlanjutan ekologi di Aceh.
Kolaborasi ini tidak hanya menjadi upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai wujud nyata sinergi antara institusi negara dan organisasi masyarakat dalam menjaga aset alam bagi generasi mendatang.
Turut hadir mendampingi Pangdam IM diantaranya, Asintel Kasdam IM, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Imtek) serta Lingkungan Hidup (LH), Kapendam IM, dan Waaster Kasdam IM.
Sementara itu, rombangan dari WALHI, M. Nasir (Deputi Direktur Eksekutif WLAHI Aceh), Afifuddin (Kepala Divisi Advokasi WALHI Aceh), Munawir (Kepala Divisi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi WALHI Aceh) dan Arhamy (Staf Advokasi WALHI Aceh). (*)
