Kalangan akademisi juga turut memberikan kritik dan masukan terhadap dinamika pengembangan Blok Andaman. Berbagai pandangan disampaikan agar pengelolaan sumber daya energi tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan jangka panjang masyarakat Aceh.
Diskusi publik tersebut diikuti oleh mahasiswa, dosen, jurnalis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta berbagai elemen masyarakat lainnya yang turut memberikan perhatian terhadap masa depan pengelolaan sumber daya migas di Aceh.
Dekan FISIP USK Hamdani mengatakan, diskusi yang digelar pihaknya bertujuan untuk melahirkan rekomendasi sebagai jalan keluar atas polemik pengelolaan gas Blok Andaman yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, FISIP USK memiliki tanggung jawab moral sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menghadirkan ruang dialog yang berbasis ilmu pengetahuan sebagai landasan dalam melahirkan kebijakan publik yang komprehensif, rasional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“FISIP USK menggelar diskusi ini karena memiliki tanggung jawab moral sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menghadirkan ruang dialog yang berbasis ilmu pengetahuan sebagai landasan melahirkan kebijakan publik yang komprehensif, rasional dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Hamdani.
Ia berharap diskusi publik tersebut mampu melahirkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan Blok Andaman.
Pengembangan Blok Andaman dinilai bukan hanya berbicara tentang investasi dan produksi gas, tetapi juga menyangkut masa depan Aceh dalam memanfaatkan sumber daya alamnya.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, legislatif, akademisi, dan masyarakat menjadi hal yang penting agar potensi energi besar tersebut benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh sekaligus mendukung kedaulatan energi nasional. (R)
