Banda Aceh (AD) – Sejumlah Anggota DPR Aceh dari komisi V kembali melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), beberapa hari yang lalu di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Mereka tim komisi V yang datang terdiri dari Reza Fahlevi Kirani, Muslem, Tarmizi, dr.Purnama Setia budi, dan Sofyan Puteh melakukan kunjungan ke Posko Pusat Informasi Warga Aceh di Wuhan,bertempat di Dinas Sosial Aceh, Rabu (29/01/2020).
Dalam kunjungan kedua ini dimaksudkan untuk mengecek kesiapan posko pusat informasi dan data mahasiswa yang akurat berada di Tiongkok, terkait langkah apa saja telah dilakukan dan perhatian apa saja di upayakan kepada mereka masyarakat Aceh oleh Pemerintah Aceh tentang persoalan pencegahan dan penanggulangan terhadap mewabahnya Virus Corona mematikan tersebut dari Cina.
Kedatangan mereka rombongan Anggota DPR Aceh dari Komisi V disambut langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Drs. Alhudri, MM, Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani, Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Sosial Fauzan Azima, dan tim dari Dinas Kesehatan Aceh, dan Yunalis kepala KKP Bandara SIM.
Pada saat kunjungan itu, Fahlevi Kirani selaku pimpinan rombongan DPR Aceh kepada media mengatakan, kita minta kepada Pemerintah Aceh melalui Posko Informasi, supaya bisa selalu mengupdate informasi terkini yang akurat pada setiap saat dan waktu, tujuannya adalah untuk menangkal atas beredarnya informasi-informasi yang keliru atau hoax yang menyesatkan masyarakat di dalam negeri.
“Apalagi ini menyangkut dengan misi kemanusian dalam menjaga kesehatan warga kita, menyangkut upaya penyelematan kesehatan warga kita diatas segala-galanya, karena wabah virus corona sangat mematikan dan mengejutkan masyarakat dunia internasional,”ujarnya.
Selanjutnya Reza Fahlevi Kirani juga meminta kepada Pemerintah Aceh agar pihaknya di DPR Aceh selaku penyambung lidah perwakilan Rakyat dalam sistem Pemerintahan Aceh yang diberikan kewenangan secara aturan hukum, tentu tidak salahnya juga diberikan informasi terbaru dan terkini, sesuai tupoksi dan mintra kerja komisi V DPR Aceh yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan rakyat terkait perkembangan dan kondisi kesehatan mahasiswa Aceh masih berada di Tiongkok.
Sebab, sebagai anggota DPR Aceh pihaknya juga kerap mendapat pertanyaan dari Rakya para orang tua dan pihak keluarga mahasiwa/i asal Aceh terkait kondisi kesehatan anak anak mahasiswa Aceh masih berada di Beijing. Sehingga kami selalu harus menelpon Direktur Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, katanya.
Selain itu Fahlevi Kirani juga meminta agar Pemerintah Aceh dalam upaya pemulangan mahasiswa Aceh di Tiongkok agar menetapkan mekanisme dan Standar Operasional Prosuder(SOP) saat melaksanakan menjemput pemulangan para mahasiswa dari Cina ke Aceh.
Dikarenakan menurutnya, peralatan kesehatan yang ada di Aceh belum siap dan memadai sesuai dengan standar pelayanan kesehatan pada penanganan terhadap virus penyakit yang mematikan tersebut.
Maka oleh karena itu dia memberikan suatu masukan, jika Pemerintah Aceh belum siap jangan terlalu memaksakan diri dengan overs eksting terkait peristiwa Virus Corona, dan jika ada rumah sakit diluar Aceh atau di Jakarta lebih layak selama masa recovery tentu itu ini lebih bagus dan strategis. saya piker daripada kita paksakan, sementara kita tidak mampu, karena alat kesehatan kita saja tidak cukup dan tidak memadai.
“Jadi harapan kami, jika kita tidak siap karena ini butuh alat dan teknologi yang canggih, bagusnya Pemerintah Aceh bisa membangun komunikasi dengan rumah sakit yang serba lebih mampu, karena itu clean and clear SOP ini harus benar benar bagus dan selektif diperhatikan oleh semua pihak yang menangani atas virus mewabah corona tersebut dengan lebih baik melalui kesiapan para tenaga ahli kesehatan yang mempuni,” kata Fahlevi Kirani.
Semantara itu Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri mengucapkan terimakasih atas kunjungan Anggota DPR Aceh, menurutnya dengan adanya kunjungan ini telah menyatukan pikiran bahwa masalah ini bukan hanya tanggungjawab Eksekutif Aceh saia melainkan juga tanggungjawab Legislative serta seluruh elemen masyarakat Aceh agar adanya satu pandangan perspektif dalam upaya penetapan SOP bagi mahasiswa Aceh yang baru pulang dari Tiongkok.
“Dan ini akan kita rumuskan kembali bagaimana SOP nya dengan berbagai kalangan, seperti Kemenlu RI, Kemenkes RI, KKP, Dinas Kesehatan Aceh, Rumah Sakit RSUDZA, RSU Swasta dan Intansi terkait lainnya. Alhamdulillah seluruh data ada pada Posko Informasi dan dinas-dinas terkait lainnya memanfaatkan informasi yang ada di pusat, sehingga satu alur informasi yang keluar ke publik yang jelas dan akurat,” pungkas Alhudri Kadinsos Aceh ini. (Iqbal).
