Oleh: Ahmad Khozinudin
Saya hampir-hampir tidak menemukan kritikan yang lebih masif baik dengan nada intelektual disajikan dengan rujukan data dan fakta hingga kalimat satire yang menohok, yang ditujukan kepada Menko Marives Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam seminggu ini. Terkuaknya fakta dan data bisnis PCR pada era pandemi, telah menyeret nama LBP dalam pusaran episentrum sentral kritikan publik.
Saking kerasnya kritikan, sampai-sampai LBP perlu membuat semacam ‘Surat Klarifikasi’ di story instagramnya, dan sempat membuat istri LBP turut berkomunikasi diruang publik. Sesuatu, yang tentu saja lebih dahsyat bagi wibawa dan masa depan generasi LBP, ketimbang kritikan Haris Azhar.
Namun, nampaknya LBP tak berdaya. Baik LBP maupun jubirnya Jodi Mahardi (jubir tidak jelas, apakah jubir pribadi LBP atau Menko Marives) akhirnya membenarkan terlibat dalam bisnis PCR. Datanya jelas, akta perseroan ada, dokumen tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga nyaris bahkan mustahil dibantah.
Yang bisa disetting hanya narasi data, atau keterlibatan dalam bisnis PCR. Misalnya, dengan mengumbar testimoni tidak mengambil keuntungan, banyak menyumbang, prihatin dengan pandemi, usaha untuk melakukan penanggulangan pandemi hingga soal dimensi filantropi LBP dan sejumlah koleganya yang terlibat dalam bisnis PCR.
*Hampir bisa dipastikan, masyarakat tidak percaya ada bisnis yang tidak mengambil untung. Hampir pula mustahil, ada pejabat yang sekaligus pengusaha tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk menciptakan demand market agar bisa melariskan supply dagangannya.*‼️
Ketika soalan bisnis PCR ini terkuak, seolah masyarakat pesta bersama ‘menampar muka’ Luhut Binsar Panjaitan. Semua bersuara, dari yang mengkritik secara sinis dan sadis, minta LBP mundur sampai dengan melaporkannya ke KPK.
Bocoran informasi bisnis PCR ini, menjadi semacam panggung umum untuk ‘mangadili’ LBP secara kolosal. Semua juga tahu, LBP sulit diadili secara hukum. Namun, semua paham siapapun dapat diadili dalam ruang opini publik dan setiap masyarakat, setiap netizen berkedudukan sebagai hakimnya.
*Miris, sedih, prihatin sekaligus marah. Ditengah rakyat kesulitan hidup, 140.000 lebih meninggal dunia karena pandemi, justru ada pejabat ikut bisnis yang memanfaatkan situasi pandemi. Disaat rakyat kelaparan dan susah, para pejabat justru hartanya meningkat berkali lipat.*‼️❓
Bisnis PCR jelas berhubungan dengan pandemi. Kebijakan penanggulangan pandemi, akan berpengaruh pada market, pada permintaan akan PCR. Kebijakan mewajibkan PCR sama saja kebijakan mengharuskan rakyat belanja jasa PCR kepada pebisnis PCR.
Bisnis PCR, baik berdalih tidak ambil untung atau untuk menanggulangi pandemi, saat dilakukan oleh pejabat jelas menimbulkan konflik kepentingan dan kemarahan rakyat. Lain soal, kalau bisnis yang digeluti tak terkait dengan Pandemi : misalnya bisnis jasa tambal ban.
Rasanya, mitos LBP orang kuat, orang hebat, hanya berlaku bagi orang dilingkaran kekuasaan. Sementara bagi rakyat, seluruh netizen, saat ini nama LBP sedang menjadi objek ‘tamparan keras’ melalui sejumlah kritikan yang diajukan netizen. [].
Penulis: Ahmad Khozinudin
