Amnesti yang Dipertanyakan, Blunder Politik Megawati

Keputusan Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan layak disebut sebagai blunder politik. Bagaimana mungkin partai sebesar PDIP, yang kerap mengklaim diri sebagai partai ideologis dan pejuang moral politik, justru mengedepankan sosok yang pernah divonis bersalah dalam kasus hukum?

Publik tidak lupa bahwa Hasto bukanlah korban politik, melainkan pelaku yang sudah terbukti bersalah oleh pengadilan. Statusnya sebagai mantan napi memang “dihapus” oleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, amnesti adalah keputusan politik, bukan penghapusan moral. Luka integritas itu tetap ada, dan justru semakin dipertanyakan ketika seorang yang pernah menjalani hukuman kini kembali diberi posisi strategis.

Photo: Ilustrasi 

Blunder Megawati semakin nyata ketika penunjukan Hasto dibaca publik sebagai sikap abai terhadap aspirasi rakyat. Di saat masyarakat muak dengan korupsi dan menuntut peremajaan politik, PDIP malah mengedepankan wajah lama dengan rekam jejak yang bermasalah. Bagaimana partai ini bisa berbicara soal pemberantasan korupsi atau moral politik, jika di tubuhnya sendiri masih nyaman menampung figur bermasalah?