Menurut M. Nasir, bantuan senilai Rp2 triliun tersebut disalurkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima oleh para penerima manfaat dari Kementerian Pertanian.
Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada tahapan pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan, sedangkan sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan data yang dipaparkan, bencana hidrometeorologi telah menyebabkan 57.485 hektare sawah terdampak, terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.
Selain itu, ia juga menjelaskan, saat ini, upaya optimalisasi lahan dan rehabilitasi untuk lahan rusak ringan hingga rusak sedang telah berjalan dengan cakupan 40.852 hektare.
Di sektor perkebunan, luas lahan yang terdampak mencapai 60.438 hektare. Dari jumlah tersebut, proses pemulihan sedang berlangsung pada 40.418 hektare, yang meliputi tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan. Program tersebut dilaksanakan melalui Satker Pusat dan Balai Kementerian Pertanian di Medan.
Melalui konferensi pers tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai skema dan pelaksanaan anggaran penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh. (*)
