Kepala DK3 Kota Banda Aceh: Tidak Ada Negoisasi Dalam Penilaian Adipura Kirana

oleh -287 Dilihat

Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh, Ir Jalaluddin,MT. Foto: Hendra|APC
Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh, Ir Jalaluddin,MT. Foto: Hendra|APC

Banda Aceh | AP- Kota Banda Aceh kembali meraih Adipura, meskipun pada tahun 2015 lalu, sempat mengalami kegagalan dikarenakan TPA Gampong Jawa masih dalam proses perbaikan dan terkesan tidak teratur. Namun berkat kerja keras petugas kebersihan dan partisipasi warga kota Banda Aceh menjaga kebersihan kota  hingga akhirnya kembali meraih Adipura ke 8 kalinya.

Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’duddin Djamal.SE, mengatakan Adipura Kirana yang diraih kota Banda Aceh, berkat kerja keras pasukan Orange (Tenaga Kebersihan) DK3 dan partisipasi berbagai unsur  elemen warga kota Banda Aceh.

Untuk itu  Illiza  berharap  agar tetap solid dan terus berpartisipasi dalam menjaga kebersihan kota sehingga Adipura yang telah diperoleh ini dapat terus terjaga dan dipertahankan dan semakin meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Karena Kita butuh tingkatkan kualitas kebersihan untuk bersaing di Piala Adipura paripurna yang standar kebersihannya dinilai sampai ke pekarangan dan rumah penduduk. 

Hal tersebut disampaikan  dalam kata sambutannya di halaman Balai Kota Banda Aceh, usai mengelilingi Kota Banda Aceh, dan  mengarak Adipura, diikuti oleh para kepala SKPD dan PNS, arak-arakan juga diikuti oleh sejumlah komunitas, duta wisata, duta lingkungan dan para pelajar dengan diiringi seurune kale, Selasa (26/7) kemarin.

Dikatakannya, pada tahun ini Piala Adipura tidak lagi dikategorikan dalam 2 kategori yaitu Adipura biasa dan Adipura Kencana, tetapi dikelompokkan dalam 3 kategori : Adipura Buana, Kirana dan Paripurna. 

“Alhamdulillah Kota Banda Aceh berhasil meraih piala adipura Kategori KIRANA, yang berarti bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banda Aceh telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh di sektor perdagangan, pariwisata dan investasi,” tambahnya.

Penghargaan ini, katanya, diberikan kepada kota/kabupaten/kota yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ’’Trade, Tourism and Investment” yang berbasis pengelolaan lingkungan hidup.

Penilaian Adipura Feer dan Terbuka

Sementara itu Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh, Ir Jalaluddin,MT,  mengatakan, penilaian terhadap daerah penerima adipura bersifat feer dan terbuka dan  tidak ada yang namanya negoisasi didalamnya.

Penilaian itu datang dari seluruh unsure akademisi, yakni perguruan tinggi (Unimed), lembaga swadaya masyarakat (LSM) berupa Walhi, dan   unsur  wartawan. Sedangkan unsur dari pemerintahan datang dari KLH  pusat  yakni kementerian  KLH  dan provinsi.

 “Saya melihat penilaian tersebut sangat feer dan terbuka,” jelasnya, Rabu (27/7) kemarin.

Dikatakannya, penilaian yang dilakukan berbagai lembaga verifikasi  itu sangat objektif tanpa diarahkan dan mereka bekerja sangat professional.

Sementara indikator penilaian utamanya dari segi pengelolaan sampah. Artinya  segala persyaratan yang diminta sudah terpenuhi.

 “TPA kita sangat bagus, dibanding beberapa kabupaten/kota lainnya di Aceh, dan Sumatera,” terangnya.

Walikota Umrohkan 3 Pasukan Orange

Kemudian itu menanggapi pernyataan Walikota Banda Aceh, Illiza, akan mengumrohkan 3 personil Pasukan Orange (tenaga kebersihan) Jalaluddin  mengatakan secara internal DK3  akan melakukan penilaian sesuai  kriteria.

“Secara internal kita  akan melakukan evaluasi dan duduk bersama dengan bidang –bidang serta seluruh unsur yang terlibat.

Menurutnya, penilaian itu utamanya dilihat dari usia dan lamanya dia bekerja.Salah satu pertimbangan lainnya berupa kerajinan dan ibadah (sholat).

 “Umroh kan ibadah oleh karena itu rajin sholat merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk kita umrohkan kecuali bicara masalah finasial, itu lain lagi  penilaiannya,” kata Jalal.

Secara penilaian internal, kata Jalal  orangnya telah diperoleh, tinggal melihat dari segi umur dan  lamanya dia  bekerja serta rajin ibadah,” tegasnya.   

Naikan Upah Pekerja

Kemudian itu terkait pernyataan ketua DPRK Banda Aceh, Arief Fadhillah, tentang pengusulan kenaikan upah bagi pekerja lapangan, Jalal mengatakan sangat mendukung hal tersebut.

 “Secara internal kita juga sudah melaksanakan pola kenaikan upah terhadap perkerja, apa itu perdua tahun.

“Nanti kita akan buat tahapan itu ke Balai kota dan mengatur pola sistem upah terhadap pekerja lapangan tersebut. Apalagi selama ini UMR  setiap tahunnya mengalami kenaikan, bahkan upah yang kita berikan diatas UMR.. “Nanti kita akan sampaikan dasar pertimbangan itu,  baik UMR, dan sistem pola kenaikannya,” jelas Jalal.

Sedangkan terkait status pekerja berupa harian lepas, meskipun demikian kita memberikan fasilitas, berupa asuransi, sesuai aturan ketenaga kerjaan. Artinya, pekerja disini tidak terikat. Jika ada yang tidak lagi bekerja kita tetap terus mengisi tenaga kerja baru.

Sementara diakui Jalal, DK3  masih banyak kekurangannya dan ini  perlu terus dilakukan pembenahan, seperti kekurangan  tenaga kerja lapangan, sebab luasnya area layanan yang mesti dilakukan dan itu terus bertambah, baik itu di kampong-kampung. Sementara personil kita terbatas dan semestinya yang dibutuhkan oleh DK3, sebanyak 147 orang, dan itu baru maksimal,” jelasnya.

Butuh Tambahan Armada

Selain itu DK3 Banda Aceh,juga membutuhkan armada  tambahan berupa  angkutan sampah  sebab kata Jalal, armada yang digunakan sekarang ini tidak layak lagi beroperasi, lantaran  umurnya  sudah  capai 12 tahun, yakni sejak tsunami, lalu. Karena mendapatkan perawatan dengan baik dan kontinue  makanya bertahan serta masih dapat digunakan.

 

Lanjutnya, untuk memaksimalkan pekerjaan dilapangan, DK3 membutuhkan kompektor truck. “Jika  ada dua atau tiga unit saja  sudah lumayan, pekerja lapangan bisa kita pindahkan ke area lain untuk memaksimalkan pembersihan.

Masalah lainnya terkait kontener (bak sampah) yang ditempatkan di beberapa titik kota di Banda Aceh. Masyarakat banyak yang tidak mau terima keberadaan kontener tersebut dengan berbagai alasan hingga kita harus menjemput sampah kerumah-rumah warga. “Jika hal  itu tetap kita lakukan, saya rasakan itu  tidak sangat efesien dalam kita bekerja,” katanya.

Untuk itu kita tengah mengupayahkan  tong sampah kumunal yakni dari 18 rumah satu tong sampah kumunal. Saat ini yang sudah kita lakukan di desa Alue Dayah Tengoh Lambung Kecamatan Meuraxa, dan ini sudah berjalan serta lebih ringan untuk kita melakukan pengangkutan sampah. | Hendra