6. Pastikan pemerintah Pidie punya data yang akurat terkait keadaan warga yang membutuhkan santunan khusus baik sembako, obat-obatan maupun kebutuhan khusus lainnya agar masyarakat tidak dihadapkan pada kondisi perpaksa melanggar kebijakan yang diterapkan selama masa Karantina dijalankan.
7. Pastikan pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk mensubsidi kebutuhan dasar masyarakat lainnya seperti Listrik Dll selama masa Karantina, Alihakan semua Anggaran Proyek fisik yang tidak mendesak untuk menanggulangi musibah Corona.
8. Untuk memutuskan dan mensosialisasi serta merealisasi hal hal ini pemerintah (eksekutif) harus melibatkan semua steakholder yang ada, termasuk DPRK, MPU, Kepolisian Dll, karena ini persoalan besar yang akan berat jika harus ditanggung oleh eksekutif saja.
9. Pemerintah harus mendata semua warga yang baru masuk ke Pidie dari daerah suspek baik dari dalam maupun luar negeri dalam hal ini pemkab Pidie harus bekerja sama dengan pemerintah Desa, karena Geuchik lah yang paling tau kondisi penduduknya.
10. Pemkab Pidie harus menyediakan tempat karantina kusus bagi warga yang baru pulang dari daerah suspek yang dilengkapai dengan fasilitas kehatan yang memenuhi SOP Covid19 serta memberi tunjangan kusus bagi petugas kesehatan yang bertugas.
11. Tindak tegas bagi warga yang melanggar kebijakan selama masa karantina.
12. Satu syarat lagi, Jangan Lupa berdo’a pada sang Pemilik kehidupan agar kita semua senantiasa dalam naungan Allah SWT.
Semoga pemerintah kabupaten Pidie mampu memastikan itu semua bisa terealisasi dengan baik. Insya Allah akan menjadi solusi yang baik untuk menyelamatkan Ummat.
Demikian Surat Terbuka ini saya sampaikan mudah-mudahan membawa kemaslahatan untuk Warga Pidie yang kita Cintai.
Hormat Saya :
Lukman Hakim
Warga Desa Teungoh Baroh, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie.
(Isi diluar tanggungjawab redaksi)
