Selanjutnya Dokumen/ Data luas lahan yang termasuk kedalam kawasan HGU, HPT, HPL/hutan produksi terbatas.
Apalagi itu, F-CSR dan FW-AMPK memiliki data dan faktual di lapangan. F-CSR telah melaporkan hal itu ke DPRK Aceh Tamiang melalui Komisi I untuk dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Agar status kepemilikan dan penguasaan HGU PT. Semadam tidak samar. Sejatinya, kata Sayed; pihak perusahaan harus terbuka kepada mereka [Para pihak] yang berada dalam lingkup HGU perusahaan.
“Kami akan terus melakukan upaya-upaya yang elegan untuk mengembalikan tanah yang dikuasai PT. Semadam di luar penguasaan lahan HGU mereka. Sebab kami melihat ada tindakan kejahatan penguasaan tanah yang bukan milik mereka. Upaya ini tak sampai di batas kabupaten saja, ke provinsi juga akan kita tempuh, jika mengalami kebuntuan,” sergahnya.
F-CSR, FW-AMPK dan masyarakat Kampung Alur Mentawak apresiasi terhadap kinerja cepat tanggap BPN dan DPRK Aceh Tamiang menyikapi kasus ini.
“Kita apresiasi kinerja BPN dan DPRK Aceh Tamiang, yang cepat tanggap terkait persoalan penguasaan lahan di luar HGU PT. Semadam. Untuk dikembalikan penguasaannya kepada warga Kampung Alur Mentawak,” pungkas Sayed. [Syawaluddin]
