Dikatakan Syeky, apabila pengibaran bendera oleh Tgk Ni tergolong makar, berarti MoU dengan sendirinya bisa dikatakan sudah tak berlaku lagi atau bubar.
“Bila MoU sudah bubar, berarti semua produk/turunan dari pada MoU tersebut akan bernasib sama, Seperti wali Nanggroe, partai lokal, KPA. Maka dari itu harus ada kejelasan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Mau dibawa kemana Mou Helsinky ini ?,” ucapnya.
Syeky juga meminta pemerintah Indonesia dan para petinggi GAM untuk bertanggung jawab terkait persoalan yang terus berlarut-larut ini. Sebab apabila ini tidak diselesaikan segera, dikhawatirkan akan memicu konflik baru di Aceh.
Syeky meminta, Agar petinggi GAM juga harus menjelaskan kepada masyarakat Aceh khusunya kepada mantan anggota GAM, bahwa pasca damai Mou Helsinki, Aceh sudah kembali ke NKRI dan menyangkut bendera bintang bulan dan hal-lain yang di anggap mengganggu stabilitas negara harus di hentikan.
“Artinya kedua belah pihak wajib menyampaikan kondisi Aceh secara terbuka dan transparan. Jadi Kalau tak sanggup perjuangkan, jangan ada lagi janji-janji bahwa bendera akan segera naik, hanya untuk syahwat politik, Sehingga rakyat yang selalu menjadi korban,” tegasnya. [Syawaluddin].
