Sejumlah krisis yang mencuat di daerah dinilai belum mendapatkan perhatian memadai. Di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh hingga wilayah lain bencana banjir bandang dan longsor telah melumpuhkan ekonomi lokal serta menelan korban jiwa. Hingga kini, skema rekonstruksi permanen bagi para pengungsi masih belum menunjukkan kejelasan.
Di sektor pendidikan, publik juga diguncang oleh kasus meninggalnya siswa bunuh diri akibat kemiskinan, serta ambruknya bangunan sekolah di sejumlah daerah terpencil. Isu keselamatan dan rasa aman di lingkungan pendidikan dinilai tenggelam di tengah hiruk-pikuk wacana politik elektoral.
Sementara itu, tekanan ekonomi riil masih membayangi masyarakat. Fluktuasi harga pangan yang belum terkendali serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terus menghantui kehidupan pekerja sepanjang awal 2026.
Kritik Etika Politik
Denny Charter menyebut fenomena ini sebagai bentuk “politik rabun dekat”. Menurutnya, sangat tidak etis bagi partai pendukung pemerintah melempar isu periode kedua di saat rakyat masih berduka akibat bencana alam.
“Seharusnya fokus utama adalah memastikan kabinet yang gemuk ini bekerja efektif. Jika baru setahun sudah bicara periode kedua, kapan mereka benar-benar bekerja untuk rakyat? Rakyat tidak membutuhkan janji 2029, rakyat membutuhkan bantuan nyata di pengungsian Aceh dan Sumatera hari ini,” tegas Denny Charter
Pemerintahan Prabowo–Gibran kini berada di persimpangan ujian kredibilitas. Apakah akan terseret dalam pusaran obsesi kekuasaan lima tahun mendatang, atau kembali menjejak rel pelayanan publik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang menggerus rasa keadilan masyarakat. (R)












