“Saya minta Mendagri untuk segera mengembalikan pulau tersebut ke Provinsi Aceh. Saya pastikan dari dulu masyarakat di sana itu sudah ber-KTP Aceh,” tegas Nazaruddin, Rabu, 11 Juni 2025.
Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu, keputusan Mendagri bisa membuat keributan antara Provinsi Aceh dan Sumut, sebaiknya, ia menyarankan agar Tito Karnavian lebih baik mengurusi persoalan lain dari pada membuat ribut masyarakat.
“Bukti-bukti ada semua, jadi memang pulau itu masuk wilayah Aceh, ada dasarnya, bukan asal klaim saja, jadi tidak ada dasar pulau itu masuk ke Sumatera Utara,” kata politisi PAN itu. (*)
