Jakarta (AD)- Koperasi di Indonesia mendapat perhatian besar dari pemerintah, termasuk kementerian khusus yang menangani koperasi, terpisah dari UMKM. Namun, perhatian yang berlebihan justru menimbulkan masalah: koperasi sulit tumbuh mandiri karena terlalu dikendalikan negara.
Menurut Alip Purnomo, Direktur IndexPolitica, “Koperasi yang terlalu erat dalam pelukan negara tanpa ruang otonomi akan sulit berdaulat. Ia hidup, tetapi tidak sepenuhnya menentukan arah hidupnya sendiri.”
Pernyataan ini relevan dengan Koperasi Merah Putih, yang sejak awal dibebani fungsi strategis: menjadi simpul distribusi, penggerak logistik, dan wajah ekonomi nasional di desa.
Situasi ini mencerminkan praktik etatisme, di mana negara memegang kendali langsung atas organisasi ekonomi warga melalui BUMN dan kebijakan struktural, bukan membiarkan koperasi berkembang dari kebutuhan anggota.
