- Dari swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis, koperasi desa, hingga Sekolah Rakyat, Aliansi Tamiang Jaga Prabowo mengklaim akan membawa suara dukungan sekaligus tuntutan evaluasi atas pelaksanaan program prioritas pemerintah di Aceh Tamiang.
Masa Bergerak
KAMIS pagi, 25 Juni 2026, pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang diperkirakan tak lagi berjalan seperti hari-hari biasa.
Lapangan Tribun Kantor Bupati Aceh Tamiang akan menjadi titik temu ribuan orang, sebelum arus massa bergerak menuju Gedung DPRK Aceh Tamiang.
Di tangan mereka, bukan hanya spanduk dan pengeras suara, tetapi juga sederet tuntutan yang dibungkus dalam satu narasi besar [mengawal program Presiden Prabowo Subianto dari daerah].
Aliansi Tamiang Jaga Prabowo (ATAM JAGO) menyebut aksi itu sebagai bentuk dukungan terhadap agenda prioritas nasional, mulai dari Asta Cita, swasembada pangan, pemberantasan korupsi, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun di balik bahasa dukungan itu, terselip pula nada desakan [pemerintah diminta lebih tegas menertibkan perusahaan yang dinilai tak sejalan dengan agenda pembangunan, memperketat pengawasan MBG, serta mendorong lahirnya Sekolah Rakyat di Aceh Tamiang].
PAGI itu, Aceh Tamiang diperkirakan akan menyaksikan satu peristiwa politik jalanan yang tak kecil.
Sekitar seribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Tamiang Jaga Prabowo (ATAM JAGO) disebut akan turun ke pusat pemerintahan kabupaten, Kamis, 25 Juni 2026.
Titik kumpul mereka berada di Lapangan Tribun Kantor Bupati Aceh Tamiang sejak pukul 09.00 WIB, sebelum bergerak menuju Gedung DPRK Aceh Tamiang.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Setidaknya, demikian pesan yang hendak dibangun para penggagasnya.
Mereka menyebut demonstrasi tersebut sebagai ruang menyampaikan dukungan terhadap program-program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus saluran untuk menagih konsistensi pelaksanaan agenda nasional di tingkat daerah.
Dari bahan informasi yang diperoleh, massa akan membawa sejumlah isu besar ke depan gedung wakil rakyat itu.
Di antaranya dukungan terhadap pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, keberlanjutan program swasembada pangan, penguatan agenda pemberantasan korupsi, hingga dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, seperti lazimnya aksi massa, dukungan yang mereka gaungkan tidak hadir tanpa catatan. Di dalam tuntutan itu, terselip pula evaluasi, koreksi, dan desakan agar sejumlah program strategis tidak berhenti sebagai slogan.
Dari Dukungan ke Desakan
ATAM JAGO menyatakan akan membawa dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pembangunan Kampung Nelayan.
Keduanya dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah: desa dan komunitas pesisir.
Di sisi lain, mereka juga meminta pemerintah melakukan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak mendukung implementasi Asta Cita di daerah.
Frasa “tidak mendukung” inilah yang kelak akan menjadi salah satu poin penting untuk diperjelas, sebab di dalamnya terkandung tafsir yang luas: apakah menyangkut kepatuhan terhadap kebijakan, dukungan terhadap program sosial, atau keterlibatan dalam agenda pembangunan lokal.
Bagi publik, tuntutan semacam ini memperlihatkan bahwa aksi yang akan digelar bukan hanya hendak menampilkan wajah loyalitas politik terhadap pemerintahan baru, tetapi juga berusaha menempatkan diri sebagai pengawal agenda negara di level kabupaten.
Di titik itulah aksi ini menjadi menarik. Ia berdiri di antara dua kutub [dukungan politik dan tekanan publik].
MBG Jadi Sorotan
SALAH satu isu yang disebut paling menonjol dalam aksi tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa disebut akan mendesak adanya evaluasi terhadap dapur MBG yang dinilai tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara maksimal.
Desakan itu bukan tanpa alasan. Program makan bergizi, yang menyasar kelompok penerima manfaat seperti pelajar dan masyarakat tertentu, sangat bergantung pada tata kelola dapur, distribusi makanan, kualitas bahan baku, hingga pengawasan sanitasi dan keamanan pangan.
Sedikit saja kelalaian, program yang sejatinya dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi dapat berubah menjadi sumber persoalan baru.
