“Kami ini penyintas banjir. Kami bekerja untuk memulihkan ekonomi keluarga. Bangunan sudah selesai dan ditempati warga, tetapi sampai hari ini upah kami belum kami terima. Kami hanya berharap hak kami dapat dibayarkan.”
[Haikal Rendi, Pekerja Pembangunan Huntara]
- Puluhan Pekerja Penyintas Banjir Aceh Tamiang Mengaku Belum Menerima Hak Setelah Menyelesaikan Pembangunan Hunian Sementara
DI TENGAH upaya pemulihan pascabanjir ekologis yang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025, ratusan unit Hunian Sementara (Huntara) kini telah berdiri dan ditempati warga penyintas.
Bangunan-bangunan tersebut menjadi simbol harapan bagi ribuan keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Namun, di balik berdirinya Huntara yang menjadi bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana itu, muncul persoalan lain yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Puluhan pekerja lokal yang terlibat dalam pembangunan Huntara 1 di belakang Gedung DPRK Aceh Tamiang dan Huntara 2 di kawasan depan SMP Negeri 1 Karang Baru mengaku belum menerima upah atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan beberapa bulan lalu.
Sebagian besar pekerja tersebut juga merupakan penyintas banjir yang berupaya memulihkan kondisi ekonomi keluarganya setelah terdampak bencana.
“KAMI SUDAH BEKERJA, TETAPI HAK KAMI BELUM DIBAYARKAN”
HAIKAL RENDI, salah seorang pekerja, mengatakan dirinya bersama sejumlah rekan lainnya masih menunggu pembayaran upah yang menurut mereka menjadi hak setelah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Huntara.
“Kami tidak mengetahui secara pasti di mana letak persoalannya. Apakah pembayaran dari perusahaan kepada pihak pelaksana belum dilakukan atau terdapat kendala lain. Yang jelas, sampai hari ini kami belum menerima upah,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Haikal, pekerjaan pembangunan Huntara telah lama selesai. Bahkan bangunan tersebut saat ini telah ditempati oleh warga penyintas banjir.
“Bangunannya sudah selesai dan sudah digunakan masyarakat. Namun sampai sekarang upah kami belum kami terima,” katanya.
Pengakuan serupa disampaikan sejumlah pekerja lainnya. Mereka mengaku telah berulang kali berupaya memperoleh kejelasan mengenai status pembayaran, tetapi hingga kini belum mendapatkan kepastian.
Ziyat, pekerja lainnya, mengatakan bahwa para pekerja hanya berharap hak mereka dapat dipenuhi sesuai pekerjaan yang telah diselesaikan.
“Kami bekerja sesuai tugas yang diberikan. Yang kami harapkan hanyalah hak kami dapat dibayarkan,” ujarnya.
PENYINTAS YANG BERJUANG MEMULIHKAN KEHIDUPAN
BAGI para pekerja, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pembayaran upah, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga.
Sebagian besar dari mereka merupakan korban banjir ekologis yang kehilangan sumber penghidupan akibat bencana.
Kesempatan bekerja dalam pembangunan Huntara menjadi salah satu harapan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mempercepat proses pemulihan ekonomi keluarga.
Sadam, salah seorang pekerja, mengaku kondisi ekonomi keluarganya hingga kini belum sepenuhnya pulih pascabencana.
“Kami ini penyintas banjir. Kami bekerja untuk membantu memulihkan ekonomi keluarga. Karena itu kami berharap upah yang menjadi hak kami dapat segera dibayarkan,” katanya.
Menurut para pekerja, ketidakpastian yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir membuat kondisi ekonomi mereka semakin berat.
KEBINGUNGAN MENCARI TEMPAT MENGADU
PERSOALAN yang berlarut-larut membuat para pekerja berusaha mencari berbagai jalur untuk memperoleh kejelasan.
Beberapa pekerja mengaku telah mencoba menghubungi pihak-pihak yang dianggap mengetahui proses pelaksanaan proyek.
Namun hingga kini mereka belum memperoleh penjelasan resmi mengenai status pembayaran tersebut.
Mereka juga mengaku menerima informasi bahwa terdapat kendala dalam proses pembayaran kepada pihak pelaksana lapangan.
Akan tetapi informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen kepada pihak terkait.
“Kami tidak tahu harus mengadu kepada siapa lagi. Kami hanya berharap ada penjelasan yang jelas mengenai persoalan ini,” kata Haikal.
Menurut para pekerja, yang mereka harapkan bukan hanya pembayaran, melainkan juga kepastian dan transparansi mengenai proses penyelesaian persoalan tersebut.
MENUNGGU JAWABAN DAN KEJELASAN
KETIDAKJELASAN status pembayaran tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan di kalangan pekerja.
