LANGSA, (AD) | Wakil Walikota Langsa Dr. H Marzuki Hamid, MM, saat buka acara Rapat Koordinasi Daerah Sensus Penduduk tahun 2020, yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa di aula Setda, Kamis (30/01/2020) mengatakan, tidak ada lagi khilafiah (perbedaan) data yang beredar di lingkungan tengah-tengah masyarakat yang dapat membingungkan masyarakat dan para pemangku kebijakan.
Lanjut Dr. H. Marzuki Hamid, MM, sering kita mendengar dan mengikuti perdebatan terkait validitas angka pertumbuhan ekonomi yang dihitung BPS. Tahun ini akan dilakukan hajatan besar yakni sensus penduduk dengan jajaran BPS terus melakukan koordinasi dan konsolidasi.
“Terus membangun jejaring dengan segenap rekan kerja seperti ini, mudah-mudahan tidak ada lagi khilafiyah,” ujar Dr. H. Marzuki Hamid. MM.
Menurut Dr. H. Marzuki Hamid, MM, data menjadi acuan penting dalam melakukan sebuah perencanaan, jika datanya salah maka perencanaannya juga akan salah. Jika perencanaannya salah, maka pelaksanaannya juga akan salah.
“Kita tidak ingin meneruskan hal-hal yang tidak baik ini, Saya berharap setelah Sensus Penduduk ini data jumlah penduduk hanya akan ada satu angka saja,” katanya.
Untuk mencapai hasil yang ingin dicapai, Marzuki berharap agar BPS Kota Langsa agar segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik di dalam pemerintah daerah maupun swasta, institusi pendidikan dan penelitian, serta masyarakat luas agar bersama-sama berpartisipasi dalam “Mencatat Kota Langsa, Mencatat Indonesia”.
Lebih lanjut, Dr. H. Marzuki Hamid, MM, mengatakan, Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan terus menjadi mitra utama BPS Kota Langsa dalam mewujudkan satu data untuk pembangunan Kota Langsa.
Sebagai komitmen kuat pemerintah daerah tersebut, dirinya meminta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membuat sebuah Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan BPS Kota Langsa .
