Jakarta (AD)- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus menginvestigasi permasalahan di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dari hasil penelusuran sementara,
Tag: Kementerian ATR/BPN
Berantas Mafia Tanah, Polri dan Menteri ATR/BPN Perkuat Sinergitas
Jakarta (AD)- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polri memperkuat sinergitas dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait tindak pencegahan kasus pertanahan. PKS
Kementerian ATR/BPN Pastikan Percepat Penyelesaian Penyediaan Tanah untuk Mantan Kombatan GAM
Banda Aceh (AD)- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Provinsi Aceh melakukan Rapat Koordinasi untuk membahas mengenai penyelesaian penyediaan tahan bagi
Program PELATARAN Diapresiasi, Menteri AHY: Kami Ingin Permudah Warga Dapatkan Kepastian Hukum
Jakarta (AD)- Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) manfaatnya sudah nyata dirasakan masyarakat. Hal ini
PELATARAN Memudahkan Pemilik Tanah Mengurus Administrasi Pertanahan Tanpa Perantara
Jakarta (AD)- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan atau yang dikenal dengan PELATARAN sejak 2022 silam.
Indonesia Diminta Berbagi Kunci Sukses di Konferensi Tanah Bank Dunia
Jakarta (AD)- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan berbagi kisah keberhasilan dan pengalaman pemerintahan Presiden Jokowi dalam
Menteri ATR/Kepala BPN Sampaikan Capaian Kinerja 2023 dan Program Kerja Strategis 2024
Jakarta (AD)- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan ‘Coffee Morning’ Bersama Menteri ATR/Kepala BPN yang berlangsung secara daring dan luring di Aula
PP Nomor 21 Tahun 2021 Berikan Kepastian Perizinan Berusaha
Banda Aceh (AD)- Pemerintah secara resmi telah menerbitkan 49 aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.









