Nilai pemaketan atau kebutuhan anggaran tidak otomatis merupakan nilai kontrak final penyedia.
Untuk mengetahui nilai kontrak sebenarnya, diperlukan dokumen primer seperti Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), kontrak, serta dokumen pengadaan lainnya.
Di sinilah pengawasan publik menjadi penting.
ASPAL SELESAI, PENGAWASAN JANGAN BERHENTI
PEMBANGUNAN jalan dalam konteks pemulihan pascabencana memang membutuhkan percepatan. Masyarakat membutuhkan akses transportasi yang kembali normal.
Namun, percepatan pembangunan tidak menghilangkan kewajiban menjaga akuntabilitas penggunaan APBN.
Publik perlu mengetahui apa yang dibangun dengan anggaran tersebut.
Dokumen seperti BOQ, RAB atau Engineer’s Estimate, gambar rencana, STA, spesifikasi teknis, RMPK, ITP, laporan progres, dokumen pembayaran, addendum, PHO, dan FHO penting untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan kontrak.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan sekadar berapa besar anggarannya.
Lebih Jauh:
Berapa volume pekerjaan? Di mana lokasinya? Berapa volume aspal yang digunakan? Bagaimana spesifikasinya? Berapa yang telah dibayarkan? Dan apakah pekerjaan telah selesai sesuai kontrak?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan.
Ia merupakan bagian dari kontrol publik terhadap pembangunan yang menggunakan uang negara.
APRESIASI PEMERINTAH DAERAH
WAKIL Bupati Aceh Tamiang, Ismail, SE.I., menyampaikan apresiasi kepada BPJN dan pelaksana pekerjaan atas peningkatan kualitas jalan nasional.
Menurutnya, jalan yang baik akan memberikan dampak terhadap berbagai sektor.
“Dengan kualitas jalan yang baik, tentu saja akan berpengaruh pada semua sektor, terutama pengguna transportasi dan pedagang keliling yang menjajakan dagangannya.”
Ismail menilai kelancaran lalu lintas memiliki efek berantai terhadap perekonomian.
“Lalu lintas lancar, efek dominonya akan mempercepat arus dari luar Aceh dan masuk ke Aceh. Tentu saja kami berharap peningkatan jalan nasional terus dilakukan agar menciptakan stabilitas di lintas sektor.”
Harapan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jalan dipandang bukan hanya sebagai proyek infrastruktur, tetapi sebagai bagian dari upaya menjaga konektivitas dan pergerakan ekonomi daerah.
JALAN MULUS, MANFAATNYA HARUS PANJANG
PEKERJAAN pengaspalan memberikan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Akan tetapi, kualitas jalan tidak hanya ditentukan oleh permukaan aspal yang terlihat mulus.
Drainase, bahu jalan, struktur perkerasan, pengendalian kendaraan dengan muatan berlebih, serta pemeliharaan berkala turut menentukan usia layanan jalan.
Terlebih kawasan timur Aceh memiliki pengalaman menghadapi banjir dan gangguan infrastruktur.
Karena itu, pembangunan jalan perlu mempertimbangkan ketahanan terhadap air dan kondisi lingkungan sekitar.
Jangan sampai jalan yang baru diperbaiki kembali rusak dalam waktu singkat karena persoalan drainase atau beban kendaraan yang tidak terkendali.
Investasi APBN harus menghasilkan infrastruktur yang mampu bertahan dan memberi manfaat selama mungkin.
BUKAN SEKADAR ASPAL
BAGI Farida, Ibrahim, dan Destian, jalan yang mulus berarti perjalanan yang lebih aman.
Bagi pedagang, ia berarti kendaraan yang lebih mudah bergerak membawa dagangan.
Bagi pelaku usaha, jalan yang baik berarti distribusi yang lebih lancar.
Bagi pemerintah daerah, konektivitas yang kuat berarti peluang pergerakan ekonomi yang semakin besar.
Sementara bagi negara, jalan tersebut adalah investasi yang harus dipertanggungjawabkan.
Di sepanjang Peureulak, Langsa, Kuala Simpang hingga Perbatasan Sumatera Utara, kendaraan akan terus bergerak. Barang akan terus didistribusikan. Pedagang akan terus mencari pelanggan. Masyarakat akan terus menggunakan jalan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup.
Karena itu, pembangunan jalan nasional bukan sekadar soal aspal yang hitam dan mulus.
Ia adalah tentang keselamatan, konektivitas, ekonomi, dan masa depan masyarakat.
Dan setiap rupiah APBN yang digunakan untuk membangunnya harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan sekaligus dipertanggungjawabkan kepada publik.[]
