“Negara yang kuat bukan diukur dari besarnya kekuasaan, tetapi dari kemampuannya menegakkan hukum secara adil dan bermartabat. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, setiap proses hukum harus dihormati dan diberikan ruang untuk berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Selain itu, Bahrul juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah dengan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi maupun narasi yang dapat memecah persatuan.
“Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Namun, penyelesaiannya harus tetap melalui jalur hukum, bukan melalui tekanan ataupun penghakiman di ruang publik. Mari kita percayakan proses hukum kepada aparat yang berwenang sembari tetap mengawal agar setiap tahapan berlangsung secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegasnya.
Menurut Bahrul, sinergi antara Polri, pemerintah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen bangsa menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung keberhasilan pembangunan di Aceh.
“Atas nama DPD APDESI Aceh, kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Menjaga marwah penegakan hukum berarti menjaga marwah negara. Ketika hukum ditegakkan secara profesional dan berintegritas, kepercayaan publik akan semakin kuat, keamanan akan terjaga, dan pembangunan dapat berlangsung demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Bahrul Fazal. (*)
