NAMUN perjuangan memperoleh bantuan hanyalah satu bagian dari pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bantuan sampai kepada orang yang tepat.
Karena itulah pemerintah daerah berkali-kali menegaskan pentingnya verifikasi dan validasi data.
Di tengah situasi pascabencana, kesalahan data dapat berakibat serius. Ada warga yang berhak tetapi belum masuk daftar penerima.
Ada pula kemungkinan terjadinya duplikasi data jika proses verifikasi dilakukan secara tergesa-gesa.
Armia mengaku memilih jalur yang lebih sulit: memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, bantuan yang disalurkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
“Data menjadi kunci. Semua harus diverifikasi dan divalidasi sebelum diajukan kepada pemerintah pusat,” katanya.
Prinsip itu pula yang membuat proses penyaluran bantuan membutuhkan waktu lebih panjang dibanding yang diharapkan sebagian masyarakat.
MENJAWAB BERBAGAI KERAGUAN
DALAM beberapa bulan terakhir, berbagai informasi mengenai bantuan bencana beredar luas di tengah masyarakat.
Sebagian benar. Sebagian lagi tidak sepenuhnya sesuai fakta.
Situasi tersebut mendorong Armia untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Menurutnya, masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari bencana tidak seharusnya dibebani oleh informasi yang menimbulkan kebingungan.
Ia mengajak seluruh pihak untuk melihat proses rehabilitasi secara objektif dan tidak menjadikan musibah sebagai ruang untuk memperuncing perbedaan.
“Jangan berbuat baik dengan cara menjatuhkan orang lain,” ujarnya.
Bagi Armia, fokus utama saat ini bukanlah perdebatan, melainkan bagaimana bantuan segera diterima masyarakat dan pemulihan berjalan secepat mungkin.
PENGAWASAN BERLAPIS
BESARNYA nilai bantuan yang akan disalurkan membuat aspek pengawasan menjadi perhatian penting.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa dana bantuan tidak dikelola secara sembarangan.
Proses penyaluran melibatkan berbagai lembaga negara dan mitra resmi pemerintah, mulai dari BNPB, Kementerian Sosial, Bank Syariah Indonesia, PT Pos Indonesia, hingga berbagai unsur pengawasan internal pemerintah.
Setiap tahapan harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
“Bantuan ini diawasi sangat ketat. Ada banyak mekanisme pengawasan yang berjalan,” kata Armia.
Karena itu, ia menegaskan bahwa siapa pun yang mencoba menyalahgunakan dana bantuan akan berhadapan dengan konsekuensi hukum.
PEKERJAAN YANG BELUM SELESAI
MESKI berbagai bantuan mulai disalurkan, pekerjaan rehabilitasi Aceh Tamiang masih jauh dari selesai.
Normalisasi sungai, pemulihan infrastruktur dasar, rehabilitasi fasilitas publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat masih menjadi agenda besar yang harus dituntaskan dalam waktu yang tidak singkat.
Pemerintah daerah juga masih terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan berbagai program lanjutan dapat direalisasikan.
Di lapangan, masyarakat masih menanti hasil nyata dari seluruh proses yang sedang berjalan.
Harapan mereka sederhana: dapat kembali hidup normal.
MEMASTIKAN MASYARAKAT BENAR BENAR MERASAKAN MANFAAT
MENJELANG akhir perbincangan, Armia Pahmi kembali menegaskan satu hal yang menurutnya paling penting.
Bukan soal berapa kali ia pergi ke Jakarta. Bukan pula soal besarnya nilai bantuan yang berhasil diperoleh.
Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari seluruh perjuangan tersebut.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak diukur dari angka Rp917 miliar yang tertulis dalam dokumen anggaran.
Keberhasilan sesungguhnya diukur dari rumah yang kembali berdiri, usaha yang kembali berjalan, anak-anak yang kembali bersekolah dengan tenang, dan keluarga yang kembali memiliki harapan.
Perjalanan menuju titik itu masih panjang.
Namun bagi Armia Pahmi, satu hal tetap menjadi pegangan.
Ia tidak menyerah.
Dan Aceh Tamiang pun tidak boleh menyerah. [].
