OPD sebagai produsen data diharapkan dapat menyajikan data-data yang diperlukan dan dibutuhkan oleh Tim Penyusun RPJM. “Ketersedian data-data merupakan hal yang penting dan utama dalam menganalisis permasalahan dan proyeksi target pembangunan ke depan,” kata Bachtiar.
Terakhir, Sekda mengharapkan, kick off meeting penyusunan RPJM ini harus menjadi media penguatan komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memulai proses penyusunan dokumen RPJM Banda Aceh 2025-2029 yang berkualitas dan tepat waktu.
Sebelumnya, di tempat yang sama, Kabid Litbang dan Pengendalian Program Bappeda Banda Aceh Mahdani selaku ketua panitia menyampaikan bahwa, forum ini dilaksanakan setiap tahunnya sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Forum konsultasi publik ini juga merupakan tahapan penyusunan RKPD 2026 sebelum nantinya dilaksanakannya musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat kota,” ujar Mahdani.
Adapun output dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan atas permasalahan, isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026.
Setelah dibuka oleh pj sekda, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bappeda Aceh tentang Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Aceh dalam RKPA 2026 dan RPJM Aceh 2025-2029.
Selanjutnya pemaparan pula dari Kepala Bappeda Banda Aceh terkait arah kebijakan pembangunan kota dalam RKPD 2026 serta penyampaian penjabaran Visi Misi Wali Kota Banda Aceh 2025-2030. (*)
