Jakarta (AD)- Kebijakan publik yang melibatkan pembangunan infrastruktur fisik secara masif, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), dinilai membawa risiko tinggi terhadap postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pendekatan konvensional yang bersifat top-down dan waterfall, yaitu membangun sistem secara penuh sebelum diuji secara riil berpotensi memicu inefisiensi besar dan distorsi pada sistem ekonomi nasional.
Merespons tantangan tersebut, Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Denny Charter menyarankan, agar pemerintah mengadopsi metodologi Lean Startup yang digagas oleh Eric Ries.
Menurutnya, prinsip utama dari metodologi ini, yaitu Build-Measure-Learn (Bangun-Ukur-Pelajari), sangat relevan untuk mengedepankan efisiensi modal dan validasi empiris.
“Membangun infrastruktur masif sebelum membuktikan efisiensi operasional akan menyebabkan kerugian negara berskala makro. Pemerintah harus beralih dari pola pikir konvensional ke pendekatan yang lebih lincah dan terukur,” ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Juni 2026.
Selain itu, Denny juga memaparkan lima tahapan strategis berbasis Lean Startup yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah:
1. Ideation & Problem-Solution Fit
Asumsi dasar kebijakan harus diuji secara ketat terlebih dahulu. Pemerintah berasumsi bahwa membangun dapur sentral (Dapur MBG) dan entitas baru (KMP) adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah gizi dan ekonomi kerakyatan.
Namun, pemerintah harus membuktikan apakah solusi ini benar-benar menyelesaikan masalah dasar; apakah kendala utama di daerah adalah “ketiadaan dapur” atau justru “daya beli masyarakat dan rantai pasok logistik”?
Sebelum mengalokasikan triliunan rupiah dari APBN, Denny mendesak pengumpulan data empiris dari berbagai ekosistem untuk melihat apakah pembangunan infrastruktur baru lebih efektif dibandingkan memberdayakan ekosistem yang sudah ada, seperti kantin sekolah, UMKM lokal, atau koperasi yang sudah berjalan.
2. Minimum Viable Product (MVP)
Membangun Dapur MBG berskala penuh secara serentak di seluruh Indonesia dinilai sebagai kebalikan dari prinsip MVP. Langkah tersebut mengunci APBN pada CapEx dan OpEx yang masif tanpa bukti keberhasilan operasi.
Pemerintah disarankan menciptakan MVP, yakni versi program dengan fitur atau infrastruktur minimal untuk menguji hipotesis.
