SIGLI | AP-Setiap pemimpin pasti ada kelemahan dan kelebihan. Namun alangkah indahnya bila kelebihan itu lebih banyak. Untuk lebih mengnal sosok Sarjani Abdullah dalam mengelola Pemerintahan di Kabupaten Pidie mari kita baca sajian berikut;
Pegawai Negeri Sipi
Menurut data BPS yang dirilis buku Publication Statda 2015 bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pidie adalah sebesar 9.381 orang, jumlah tersebut tercatat sudah tereduksi sejak kepemimpinan Bupati Tgk. Sarjani Abdullah dan Wakil Bupati M. Iriawan, SE sebagai komitmen dalam reformasi birokrasi karena dianggap terlalu gemuk dalam pemerintahan.
Berdasarkan data yang dilansir pada buku Kabupaten Pidie Dalam Angka 2014 dan buku Kabupaten Pidie dalam Angka 2015 memperlihatkan jumlah PNS di jajaran Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan merupakan Dinas yang menyerap paling banyak PNS yaitu sebesar 5.027 orang PNS pada Dinas Pendidikan dan 1.536 orang PNS pada Dinas Kesehatan. Hal ini menunjukkan sangat besar perhatian pemerintah dalam meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan sebagai Program prioritas dalam memajukan Kabupaten Pidie. menunjukkan prosentase komposisi jumlah PNS yang menduduki posisi dalam pemerintahan dengan jumlah terbesar adalah PNS Golongan III dengan jumlah 4.282 (45,65 %) dan jumlah terkecil adalah Golongan I sebesar 2,07 %.
Realisasi APBD
Pada sektor realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie pada tahun 2014 mencapai 1.288,29 milyar rupiah. Jumlah ini meningkat sebesar 33,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar 964,31 milyar rupiah. Dari total penerimaan tersebut, sebesar 166,59 milyar atau 12,9 persen diantaranya dihimpun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan sumber terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu 746,94 milyar atau 57,9 persen.
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan penduduk, Kepadatan Penduduk
Dalam mengukur kesejahteraan di Kabupaten Pidie, jumlah jiwa dalam suatu daerah baik pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan jumlah jiwa di dalam suatu keluarga harus diperhitungkan dengan baik karena hal ini berdampak langsung terhadap ratio pendapatan perkapita dan kesejahteraan masyarakat.
Penduduk Kabupaten Pidie terus meningkat jumlah jiwa dan kepadatan penduduknya, dengan penambahan sekitar 5000 jiwa pertahunnya maka perlu strategi pemerintah dalam menghadapi penambahan jumlah manusia di Kabupaten Pidie. Dengan pertambahan jumlah manusia sekitar 1,5 persen per tahun, perlambatan ekonomi menjadi kendala di Kabupaten Pidie. Perlambatan ekonomi memang tidak begitu mencolok terjadi, tetapi dengan kemampuan pemerintah untuk menaikkan Index Pembangunan Manusia dan menurunkan angka kemiskinan merupakan suatu prestasi tersendiri yang sangat berkontribusi positif.
Angkatan Kerja
Begitu juga pertambahan angkatan kerja di Kabupaten Pidie adalah sekitar 180 orang per tahunnya (data 2012-2014) maka permasalahan perlambatan ekonomi dalam usaha pemerintah Kabupaten Pidie untuk mensejahterakan penduduknya dengan menaikkan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi dapat diketahui. Sedangkan angka pengangguran meningkat pada tahun 2014 menjadi 22.041 orang.
Peningkatan ekonomi disamping karena aspek jangka pendek pemerintah yang memimpin, ada aspek lainnya yang dirasakan menjadi permasalahan di Kabupaten Pidie yang ini bersumber dan berpulang kepada masyarakat yaitu Pendidikan personal. Berikut indikator pendidikan di Kabupaten Pidie 2014.
Pendidikan
Dengan memperhatikan Gambar 4 tentang Indikator Pendidikan terlihat bahwa angka tamatan SMU sederajat dan SMP sederajat yang mencapai 77,26 persen dan tamatan D3, S1, S2, dan S3 sebesar 13,26 persen, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Pidie masih belum dapat dikatakan baik, masih sulit untuk pengembangan secara mandiri menuju masyarakat ekonomi yang berbasis industri, tetapi dengan program pemerintah yang mampu menaikkan Indeks Pembangunan Masyarakat sangat diharapkan secara bertahap angka indikator pendidikan dapat bergeser pada persentase yang lebih baik dengan menambah angka masyarakat berpendidikan tinggi di dalam masyarakat.
Kemiskinan
Berbanding terbalik dengan peningkatan ekonomi dan Indikator Pendidikan yang dirasakan rendah, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie menjadi sesuatu yang menggembirakan semua pihak. Hal ini dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pidie menurun rata-rata 1 persen pertahun, bila diukur dengan penambahan jumlah jiwa di Kabupaten Pidie dan angka pengangguran yang meningkat, maka pemerintah dianggap mampu menerapkan program yang baik dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie.
Indeks Pembangunan Manusia
Dengan capaian prestasi dalam menekan angka kemiskinan, maka capaian pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat sudah dapat diapresiasi. Pencapaian lainnya adalah pemerintah Kabupaten Pidie mampu mempertahankan tren kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk menaikkan angka IPM beberapa aspek harus ditingkatkan secara masif dan kontinu. Aspek tersebut adalah aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Melalui kenaikan IPM maka dapat diartikan secara umum kesejahteraan dan kelayakan hidup masyarakat juga mengalami kenaikan.
Kesehatan
Disamping pendidikan, sektor kesehatan merupakan fokus utama pemerintahan yang dipimpin oleh Tgk. Sarjani Abdullah dan Iriawan, SE. Peningkatan kesehatan terus dioptimalkan dengan menaikkan layanan baik sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Pidie. Dengan peningkatan status rumah sakit Kabupaten Pidie dari bertipe C menjadi rumah sakit bertipe B, maka secara signifikan menaikkan tingkat kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Pidie. Jadi pelayanan dan kepercayaan masyarakat meningkat dalam menggunakan layanan rumah sakit. Secara umum pada aspek pelayanan kesehatan lainnya tereduksi karena masyarakat lebih menggunakan layanan dirumah sakit di samping menggunakan Pustu/ Puskesmas sebagai tujuan utama pelayanan karena mekanisme pemerintah menerapkan seperti itu dalam pelayanan kesehatan yang berbasis kemasyarakatan (BPJS, Jamkesmas, Dll).
Capaian Lainnya
Disamping mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah juga harus diapresiasi. Pemerintah Kabupaten Pidie untuk pertama kalinya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan tahun 2015, predikat tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini karena pemerintah Kabupaten Pidie dianggap telah mampu mengelola keuangan daerah dengan terarah, terukur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan Predikat WTP sudah sangat menggambarkan kesehatan pengelolaan keuangan di Kabupaten Pidie, pengelolaan yang terencana dengan terus memperbaiki kinerja menjadi tujuan utama pengelolaan pemerintah. Pendidikan di Kabupaten Pidie juga terus dibenahi, program 1 hari 1 ayat dengan kolaborasi program pendidikan yang menginduksi kurikulum dayah menjadi sangat menarik di Kabupaten Pidie. Integritas menjadi landasan pembangunan mental peserta didik di Kabupaten Pidie. Hal ini juga berbuah manis dengan memperoleh penghargaan nilai Indeks Integritas Ujian Nasional (UN) yang tinggi yang dicapai oleh 3 sekolah di Kabupaten Pidie menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2015. Ketiga sekolah tersebut adalah SMA Negeri 1 Mutiara, SMK Al-Fitri dan SMK Negeri 1 Sigli. Prestasi ini ini cukup menggembirakan karena tujuan pemerintah untuk menaikkan integritas pendidikan dapat langsung dirasakan. [r
