Perkuat Sinergi Pengawasan dan Sistem Terpadu, Barantin Aceh Kunjungi Bea Cukai Lhokseumawe

oleh -182 Dilihat

Lhokseumawe (AD)- Dalam upaya memperkuat koordinasi lintas sektor, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Barantin) Aceh melakukan kunjungan resmi ke Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Selasa, 3 Juni 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas barang serta mendukung kelancaran program nasional di bidang logistik dan karantina.

Rombongan Barantin Aceh dipimpin oleh Novan Karnanto, SP., M.Si (Ketua Tim Kerja Karantina Tumbuhan), bersama sejumlah pejabat dan fungsional lainnya, drh. Indrayati, Faujiati, S.Pi., MM, Arianti, S.Si, Aksal, S.Pi, Cut Rahmawati, dan Rosdiana.

BACA..  Kemenko Kumham Imipas Jalin Koordinasi Dengan Kodam IM

Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Agus Siswadi, didampingi Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis (PKCDT), Maringan Simanihuruk, serta Pemeriksa Bea Cukai Pertama, Teuku Hamzah, beserta staf.

“Kolaborasi ini bukan sekadar koordinasi administratif, tapi komitmen bersama untuk menjaga keamanan hayati, mempercepat pelayanan, dan mendorong efisiensi logistik nasional,” ujar Agus Siswadi.

BACA..  Hambatan Komunikasi Jadi Isu Diskusi Humas BAS Dengan Pengurus PWI

Pertemuan membahas implementasi KMK Nomor 18/KM.4/2025 dan 19/KM.4/2025 mengenai penundaan pengawasan pembatasan ekspor-impor, serta harmonisasi dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2025.

Selain itu, juga dibahas penguatan integrasi Sistem SSm QC (Single Submission Quarantine–Customs), bagian dari program National Logistic Ecosystem (NLE), guna meminimalisir duplikasi pemeriksaan dan mempercepat proses layanan.

Ketua Tim Karantina Pertanian menambahkan bahwa, Pentingnya komunikasi dalam implementasi sistem bersama serta Koordinasi teknis di lapangan akan lebih maksimal melalui dialog antar lembaga seperti ini,” Ujar Novan

Kedua instansi sepakat untuk terus memperkuat integrasi pengawasan dan layanan publik demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan berkelanjutan. (*)