Senator Desak Mendagri Segera Tuntaskan Bendera Aceh

oleh -77 Dilihat
oleh
Senator
Senator asal Aceh, H Fachrul Razi, M.IP sedang berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian di Gedung DPD RI, Selasa (5/9). Foto: Ist

JAKARTA (AD)– Senator asal Aceh dari Komite I DPD RI, Fachrul Razi, M.IP mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera menuntaskan bendera Aceh. Hal tersebut disampaikan kepada sejumlah media massa, Selasa, 05 September 2023.

“Soal bendera sudah saya sampaikan pada masa sidang I Tahun Sidang 2023-2024, kita mendesak Mendagri Tito Karnavian segera selesaikan bendera Aceh,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri turut membahas beberapa hal yang dipandang penting oleh Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pada rapat tersebut katanya, turut dibahas pelaksanaan urusan pemerintahan dan isu isu penting lainnya.

“Komite I DPD RI siap memfasilitasi jalan tengah agar bendera Aceh terwujud,” tekad Fachrul Razi dalam Rapat Kerja Komite I yang dilaksanakan di Ruang Sriwijaya Gedung B Kompleks DPD RI Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

Rapat Kerja diikuti anggota Komite I DPD RI, dipimpin ketua Komite I Senator Fachrul Razi. Dalam rapat itu, Ketua Komite I DPD RI selalu mempertanyakan keseriusan Kemendagri terkait kekhususan Aceh mengenai bendera dan lainnya..

“Sebenarnya mengenai bendera ini sudah selesai ini, saya harap mengenai bendera ini diselesaikan biar cepat ada jalan tengahnya kalau DPD RI siap mengundang semua pihak terkait pembahasan bendera ini pak Mendagri,” jelas Ketua Harian PB Muay Thai Pusat dan Sekjen Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu.

Status khusus yang diperoleh Aceh diantaranya diperbolehkannya Aceh memiliki partai politik yang dilokalisir keikutsertaannya dalam pemilu di wilayah Aceh dan juga diperbolehkannya Aceh untuk memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh. Namun hingga kini, hal tersebut hingga kini belum terialisasi.

“Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut, maka Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR lalu mengundangkan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada 1 Agustus 2006. Sebagaimana dalam Nota Kesepahaman, UU Pemerintahan Aceh juga mengatur bahwa Aceh berhak memiliki Bendera, Lambang, dan Himne tersendiri yang tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh,” pungkasnya. (Ril)